RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis pendidikan tinggi menjadi sorotan.

Mulai dari evaluasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), tata kelola perguruan tinggi. Hingga dugaan pelanggaran integritas riset yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Brian mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pendidikan tinggi melalui kebijakan Diktisaintek Berdampak. Dengan menitikberatkan pada penguatan talenta unggul, riset berkualitas, serta inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pembahasan, Kemendiktisaintek menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan sistem seleksi nasional agar lebih transparan dan berkeadilan. Evaluasi dilakukan mencakup aspek keamanan sistem, pengawasan pelaksanaan seleksi, hingga penyesuaian daya tampung program studi.

“Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan tinggi. Terutama bagi mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui berbagai kebijakan afirmasi,” kata Brian di lewat keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.

Tak hanya membahas akses dan tata kelola pendidikan tinggi, rapat kerja juga menyoroti isu integritas akademik dan penelitian. Menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan pelanggaran integritas riset, Brian mengungkapkan Kemdiktisaintek telah membentuk tim khusus.

“Kami berterima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman dan pengumpulan data lebih lanjut,” ujar Brian.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas ekosistem pendidikan tinggi dan penelitian Indonesia. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas akademik.

Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI juga memberikan berbagai masukan terkait peningkatan kualitas pembelajaran, percepatan studi lanjut dosen. Lalu penguatan tata kelola kampus, hingga peningkatan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Di sektor riset dan inovasi, Kemdiktisaintek mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian serta meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional.

Sementara Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menyiapkan skema afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah. Hal tersebut agar memiliki peluang lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral (S3).

Menurut Dewi, skema beasiswa yang saat ini mengandalkan kompetisi terbuka masih menyulitkan dosen dari kampus-kampus di luar pusat pendidikan utama. Mereka harus bersaing langsung dengan dosen dari perguruan tinggi besar yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya akademik.

“Memang ada beasiswa BPI, tapi karena persaingannya dengan bersaing bebas itu agak sulit. Lalu kita lihat bertarungnya itu agak sulit,” kata Dewi.

Dewi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan afirmatif. Dan ini agar dosen dari daerah yang belum memiliki ekosistem pendidikan tinggi sekuat kota-kota besar tidak tertinggal dalam pengembangan kapasitas akademik.

Menurutnya, persoalan pemerataan kualitas pendidikan tinggi tidak hanya terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Daerah yang berada di luar pusat-pusat pendidikan nasional juga menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.