RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan, saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional.

“Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat. Dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun,” kata Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan perkotaan, mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara. Hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025-2029. Program tersebut diarahkan untuk memangkas durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menghadirkan sejumlah platform digital. Seperti aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat dan terukur.

Selain itu, tersedia pula situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional, digital checker app. Guna mengawasi standar pelayanan minimal operator bus, serta checker web untuk memantau capaian pelayanan.