RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan tingginya biaya transportasi saat ini turut membebani masyarakat. Karena dapat menghabiskan 30 hingga 40 persen pendapatan rumah tangga.

“Sektor transportasi juga menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM. Senilai Rp300 triliun per tahun,” kata Aan, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut dia, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan, mulai dari tingginya tingkat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat. Khususnya terhadap pendidikan dan pekerjaan akibat tingginya biaya mobilitas.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Aan menjelaskan pengembangan transportasi massal memerlukan perencanaan terintegrasi, dukungan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Serta tata kelola yang kuat agar mampu menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan efisien.

“Pengembangan AUMP diharapkan dapat mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas. Serta memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain penguatan armada, Kemenhub juga mendukung digitalisasi layanan transportasi daerah melalui aplikasi Mitra Darat, sistem operasional buy the service (BTS), executive dashboard. Hingga aplikasi pengawasan standar pelayanan minimal operator bus.

Kemenhub juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batam dalam memperkuat layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam melalui penambahan armada secara bertahap sejak 2024. Pada 2026, jumlah armada Trans Batam bertambah 19 unit sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit yang melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre.

“Kami juga mengapresiasi penerapan pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam. Termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim,” ucapnya.

Ia menilai penguatan transportasi publik menjadi langkah penting dalam menekan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. “Jika tersedia transportasi publik yang efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan,” katanya.