RRI.CO.ID, Jakarta – Steering Committee Global Sumud Flotilla, Maimon Herawati, mengungkap pihaknya sebenarnya telah menyiapkan sistem darurat bagi para relawan yang sempat ditangkap oleh militer Israel. Hal itu ia sampaikan saat menyambut kepulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung sebagai relawan dalam misi kemanusiaan internasional tersebut.

"Termasuk saat mereka dibawa ke Ashdod, Israel, dengan sistem ini kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana. Itu sudah kami terima informasinya," ujar Maimon di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 24 Mei 2026.

Selain sistem pelacakan, pihaknya juga telah menyiapkan tim pendampingan hukum untuk para peserta. Sebagaimana yang dimaksud yakni dari "Adalah", sebuah tim kuasa hukum internasional di yang memberikan bantuan advokasi.

"Sehingga teman-teman (relawan) nanti akan selalu dilindungi di manapun berada. Melalui kuasa hukum," katanya.

Seluruh peserta Global Sumud Flotilla yang sempat ditahan kini telah dibebaskan. Maimon menyebut tim kuasa hukum "Adalah" bergerak cepat melakukan pendampingan setelah para relawan tiba di Ashdod yang berjumlah kurang lebih ratusan peserta.

"Ada sebanyak total 428 orang dari 50 negara," ujar Maimon. Upaya tersebut membuahkan hasil. Seluruh peserta akhirnya dibebaskan setelah sempat ditahan selama empat hari.

"Langsung dibebaskan. Karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali dari para relawan," katanya.

Selain itu, Maimon juga menyoroti Pemerintah Turkiye yang ikut turun tangan dan terlibat di hampir keseluruhan proses pemulangan. Pemerintah Turkiye memfasilitasi proses evakuasi, logistik, dan akomodasi para peserta pasca-pembebasan agar bisa dikumpulkan di satu titik.

Awalnya, kata Maimon, Turkiye hanya bersedia memulangkan 90 warga negaranya yang menjadi peserta misi kemanusiaan tersebut. Namun, berkat negosiasi oleh pihaknya, Turkiye akhirnya bersedia untuk menyediakan tiga pesawat untuk mengangkut seluruh aktivis termasuk sembilan WNI agar dibawa ke Istanbul.

"Kami Steering Committee berpikir bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul. Supaya tidak terpecah-pecah (kelompoknya) ke Jordan atau Mesir," katanya.

"Maka dari satu pesawat, Turkiye (akhirnya) mengirimkan tiga pesawat. Saya rasa Turki behind the scene (memang) banyak membantu,” katanya.

Lebih lanjut, Maimon menegaskan bahwa langkah pendampingan tidak akan berhenti di sini. Menurutnya, kasus ini perlu diusut tuntas bahkan jika harus dibawa ke ranah meja hijau.

"Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membawa kasusnya ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumud," ujar Maimon.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono megatakan mengecam aksi pencegatan kapal peserta misi kemanusiaan oleh militer Israel. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional secara nyata.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, kata Sugiono, juga telah membawa isu pelanggaran ini ke forum Dewan Keamanan PBB. "Kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Kemanan PBB pada 21 Mei lalu, bahwa ini adalah tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan," ucap dia.