Presiden Sebut Pihak Tidak Suka Satgas PKH: Ini Bukan Cari Popularitas
- 13 Mei 2026 15:23 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelamatan kekayaan negara menjadi langkah penting demi menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Presiden mengapresiasi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menyelamatkan aset negara dan menyerahkan denda administratif Rp10,2 triliun.
- Pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara bukan demi popularitas politik, melainkan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelamatan kekayaan negara menjadi langkah penting demi menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan kekayaan negara terus dirampas oleh pihak yang merugikan kepentingan masyarakat.
“Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai, banyak yang tidak suka sama kalian. Bandit-bandit perampok itu tidak suka sama kalian,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Presiden menilai langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menyelamatkan sebagian kekayaan negara yang sebelumnya dikuasai secara tidak semestinya. Namun, menurut Presiden, upaya tersebut baru sebagian kecil dari keseluruhan potensi kerugian negara yang masih harus diselamatkan.
“Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang berhasil kita selamatkan. Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan,” kata Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah tidak memiliki pilihan selain menyelamatkan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut upaya tersebut bukan demi popularitas politik, melainkan demi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.
“Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” ucap Presiden disambut tepuk tangan hadirin.
Menurut Presiden, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila kekayaan negara terus diambil secara ilegal dan merugikan kepentingan nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan penertiban aset negara.
“Ini bukan masalah kita cari popularitas. Ini adalah masalah survival 287 juta rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden berharap seluruh aparat dan lembaga terkait tetap konsisten menjalankan tugas menjaga aset negara. Pemerintah juga meminta seluruh pihak mendukung upaya penyelamatan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, hasil kinerja Satgas PKH. Berdasarkan pantauan RRI.co.id di lokasi, tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 sebelah sisi kiri-kanan, serta membentang di tengah podium utama.
Berdasarkan informasi yang diterima, dari total denda administratif Rp10,2 Triliun itu, terdiri dari sejumlah sumber. Pertama, yakni bersumber dari hasil denda administratif sebesar Rp3,423 Triliun.
Sementara itu untuk sumber kedua, yakni dari hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun. Selain denda administratif, Satgas PKH juga akan menyerahkan lahan kawasan hutan yang berhasil dikuasai negara seluas 2,3 juta hektare.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....