RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menepis, berbagai isu miring yang menyebut kondisi APBN 2026 sedang tertekan. Bahkan, APBN 2026 juga diterpa isu terancam jebol di tengah beredarnya kabar saldo anggaran negara menipis.

Ketua DPP PDIP ini menegaskan, kondisi fiskal nasional masih berada dalam batas aman dan terkendali. Meski demikian, menurutnya kritik dan alarm dari pengamat ekonomi maupun akademisi tetap perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian.

“Kita harus apresiasi kritik dan alarm kewaspadaan itu. Yang justru berbahaya kalau publik sudah apatis dan enggan bicara,” kata Said Abdullah dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Said mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru mencapai 5,6 persen. Ekonomi berhasil tumbuh, di tengah kekhawatiran ekonomi global dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

"Pertumbuhan tersebut ditopang faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang mendorong konsumsi rumah tangga serta menggerakkan sektor perdagangan. Kemudian, industri, transportasi, hotel, dan restoran, selain itu, percepatan belanja juga menopang pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Said.

Belanja pemerintah pada kuartal I 2026, Said mengatakan, tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan. Hal tersebut, berkontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kinerja APBN kuartal I 2026 juga masih menunjukkan tren positif, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun. Tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Said.

Dalam penerimaan pajak, Said menuturkan, mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Menurut Banggar DPR, pemerintah bahkan masih memiliki surplus dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun.

Di satu sisi, Banggar DPR mengingatkan, pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara sebagai penggerak ekonomi. Sebab kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen.

Karena itu, ia menyarankan, sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan harus diperkuat. Yakni, melalui insentif dan pembenahan ekosistem investasi.

“Kalau sektor-sektor ini tumbuh, penyerapan tenaga kerja formal akan lebih besar dan kelas menengah bisa kembali menguat. Pemerintah masih punya tabungan pajak,” kata Said.