RRI.CO.ID, Jakarta – Fondasi dan kinerja APBN 2026 tetap kuat menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, Minggu 12 April 2026.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, keberadaan APBN jangan dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja. Namun, lanjut dia, lihat juga fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026,” ujarnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif.

Menurut Wihadi, dalam kondisi tersebut APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber (peredam) untuk menahan tekanan global. Sehingga, masyarakat diharapkan tidak terbebani akibat gelojak global itu.

Wihadi mengatakan secara fiskal, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga. Yakni dengan kondisi defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman.

Menurut dia, kondisi yang terjaga tersebut memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM. Terutama, dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia saat ini.

"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun,” ujarnya. Secara tahunan, pendapatn negara ini tumbuh 10,5 persen year-on year,” ucap Wihadi.

Di samping itu, Wihadi mengatakan parlemen telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran. Caranya melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi.

“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund, ujarnya Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik..

Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelumnya mengatakan subsidi energi BBM akan membuat defisit APBN. Jumlahnya disebut akan semakin membengkak dan menumpuk utang.

JK lalu mengusulkan pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi energi. “Kami meminta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi," katanya, Minggu, 5 April 2026.

Pertimbangan usulan tersebut terkait harga minyak dunia yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel. Terkait konflik tersebut, banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri.

Menurut JK, apabila pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga, maka utang pemerintah akan semakin besar. Ia berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang.

JK akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. Meski demikian, JK tidak memungkiri, kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal.