RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menunjukkan tren perbaikan. Penurunan ini, lanjutnya, tidak terlepas dari semakin solidnya koordinasi antar kementerian/lembaga, serta peran besar masyarakat.

Hal ini disampaikan usai Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Rabu, 6 Mei 2026. Apel karhutla ini sendiri dipimpin langsung oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Selain itu dihadiri Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman; serta Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. Menhut menyebutkan, sebagai bangsa yang terus belajar, Indonesia mampu menekan angka karhutla.

“Kita menyaksikan bahwa angka karhutla dari tahun ke tahun alhamdulillah terus menurun. Termasuk ketika masa El Nino,” ujarnya.

Ia lantas menyebut sejumlah faktor yang membuat angka karhutla berhasil ditekan. Pertama yakni penguatan komando lintas sektor melalui kementerian koordinator sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kenapa itu bisa terjadi?. Pertama semakin membaik koordinasi antara Kementerian dan Lembaga serta pemerintah pusat dan daerah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden," ujarnya.

"Jadi semua yang apel hari ini itu bagian dari keinginan kita merobohkan ego sectoral. Kita harus kerja sama, tanggung jawab bersama tidak boleh hanya dibebankan kepada satu institusi saja,” ucap Raja Antoni.

Menurutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, Menhut menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan dini.

Ia menyebut keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di berbagai daerah mampu membantu identifikasi potensi kebakaran sejak awal. Hal itu tertunya berdampingan dengan pemanfaatan teknologi.

Di sisi lain, ia memastikan penegakan hukum akan terus diperkuat. Pemerintah, kata dia, melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar aturan.

“Pak Menko dengan tegas menyampaikan ini juga tanggung jawab TNI, Polri, termaksud Kejaksaan untuk mengusut secara tuntas. Menindak bila ada unsur pidana pada kebakaran ini,” katanya.

Menhut optimistis angka karhutla terus ditekan jika seluruh elemen, termasuk masyarakat, konsisten tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga menambahkan, reaktivasi desk karhutla yang kembali diluncurkan akan semakin memperkuat upaya pencegahan di lapangan.

Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah mengusulkan, sejumlah langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah dalam memitigasi karhutla. Mengingat, musim kemarau 2026 ini diprediksi terjadi lebih panjang dan kering.

Langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah, politikus PKB ini mengatakan, menguatkan pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit. Teknologi itu harus terintegrasi dengan patroli terpadu di wilayah rawan, khususnya kawasan gambut.

"Kedua optimalisasi pembasahan lahan (rewetting) dan pembangunan sekat kanal. Hal ini, untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar," kata Hindun dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Langkah Ketiga, Hindun mengungkapkan, pemerintah perlu menyiapkan sarana pemadaman darurat. Termasuk, operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca yang harus disiagakan sebelum puncak musim kemarau.

"Terakhir (keempat), harus ada tindakan tegas bagi perusahaan atau pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten," ucap Hindun.