RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah mengusulkan, sejumlah langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah dalam memitigasi karhutla. Mengingat, musim kemarau 2026 ini diprediksi terjadi lebih panjang dan kering.

Langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah, politikus PKB ini mengatakan, menguatkan pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit. Teknologi itu harus terintegrasi dengan patroli terpadu di wilayah rawan, khususnya kawasan gambut.

"Kedua optimalisasi pembasahan lahan (rewetting) dan pembangunan sekat kanal. Hal ini, untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar," kata Hindun dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Langkah Ketiga, Hindun mengungkapkan, pemerintah perlu menyiapkan sarana pemadaman darurat. Termasuk, operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca yang harus disiagakan sebelum puncak musim kemarau.

"Terakhir (keempat), harus ada tindakan tegas bagi perusahaan atau pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten," ucap Hindun.

Ke depannya, ia menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla tahun 2026 ini. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk tidak bekerja secara parsial, melainkan dalam satu kesatuan sistem yang solid.

"Fokus anggaran pemerintah harus diarahkan pada langkah preventif agar risiko karhutla dapat ditekan sejak dini. Lebih baik mencegah daripada mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan yang jauh lebih besar,” ujar Hindun.

Diketahui, berdasarkan data organisasi Pantau Gambut, sebanyak 23.546 titik panas (hotspot) terdeteksi di kawasan gambut sejak awal 2026. Angka ini menjadi sinyal bahaya yang harus direspons dengan aksi nyata sebelum eskalasi kebakaran meluas.