RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad merespons, rencana Kemendiktisaintek ingin menutup program studi (Prodi) yang tidak relevan. Politikus PKB ini menilai, rencana penutupan prodi berdasarkan relevansi pasar sering kali terjebak dalam arus instrumentalisme ekonomi.

Ia menegaskan, perguruan tinggi tidak boleh direduksi sekadar menjadi lembaga pelatihan kerja (vocational training). "Secara filosofis, universitas adalah studium generale, tempat pencarian kebenaran dan pengembangan peradaban," kata Habib Syarief dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Jika kebijakan hanya berpijak pada kebutuhan industri saat ini, menurutnya, pemerintah berisiko melakukan kesalahan fatal. Yakni, dalam memprediksi kebutuhan masa depan.

"Apa yang dianggap tidak relevan hari ini, dapat menjadi fondasi kritis di masa depan. Menutup prodi secara prematur adalah bentuk bunuh diri intelektual yang mengancam keragaman epistemologis bangsa," ucap Habib Syarief.

Dari sudut pandang esensi pendidikan, ia menuturkan, sebuah program studi bukan sekadar unit administratif. Melainkan sebuah ekosistem pemikiran.

"Menutup prodi berarti memutus tradisi keilmuan. Lalu, menghapus ribuan jam penelitian, dan menghilangkan spesialisasi yang mungkin sangat unik," ujar Habib Syarief.

Sebelumnya diberitakan, Kemdiktisaintek berencana menutup berbagai prodi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini bakal dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco mengharapkan, para perguruan tinggi memiliki kerelaan memilah dan memilih prodi yang perlu ditutup. Pihak Kemdiktisaintek juga mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama, kami berharap juga support teman-teman dari PTPK. Tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 (23/4/2026), dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Badri menyebutkan, salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan. Dalam statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial kurang lebih ada 60 persen dan porsi yang paling besar merupakan prodi kependidikan/keguruan.

"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," kata Badri.