RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati mengingatkan, pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan pemerintah. Terlebih, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029.

Setiap tahunnya, Bendum DPP Golkar ini mengharapkan, program BSPS dapat menjangkau sekitar 400 ribu unit rumah. Tepatnya, tempat tinggal masyarakat yang dinilai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia.

“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” kata Sari dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2026.

Ia mengungkapkan, program BSPS sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), setiap unit RTLH akan mendapat bantuan Rp20 juta.

Rinciannya, Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dana tidak diberikan langsung kepada penerima, melainkan disalurkan ke penyedia material dan tukang guna memastikan transparansi.

Kemudian, Sari menuturkan, BSPS mengedepankan semangat gotong royong. Jika kebutuhan renovasi melebihi nilai bantuan, masyarakat didorong menambah secara swadaya.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Rumah layak berdampak langsung pada kesehatan keluarga, lingkungan yang lebih sehat, hingga produktivitas ekonomi,” ucap Sari.

Ke depannya, ia menggaransi, komitmen DPR mengawal agar program BSPS benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan dan mempercepat pencapaian target nasional.

“Demi program ini berjalan optimal dan merata. Kita apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melanjutkan progran pro rakyat," ujar Sari.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengalokasikan, minimal 21.000 program bedah rumah di Tanah Papua. Program ini akan dilaksanakan serentak di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota pada Senin, 27 April 2026 mendatang.

Maruarar mengatakan pelaksanaan program dipusatkan di Kota Sorong dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani rumah tidak layak huni. Menurutnya program ini juga dirancang sebagai langkah masif untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Papua.

“Ada program bedah rumah minimal 21.000 untuk kabupaten/kota di Papua, ada 6 provinsi, ada 42 kabupaten kota. Minimal 500 per kabupaten/kota,” ujar Menteri Ara usai rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, dan enam Gubernur Provinsi di Papua, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan dukungan kebijakan lain di sektor perumahan. Program tersebut meliputi KUR perumahan bagi UMKM serta penyediaan rumah subsidi.

“Tadi yang pertama adalah Bedah Rumah Rakyat yang tidak layak huni minimal 21.000. Yang kedua, KUR Perumahan bagi UMKM, itu akan serentak dibuat di 6 provinsi, yang ketiga juga adalah Rumah Subsidi,” katanya.