RRI.CO.ID, Sorong – Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan penataan kawasan kumuh di Remu Utara, Kota Sorong, akan dimulai pada Juni 2026. Program ini mencakup penanganan kawasan seluas sekitar 15,4 hektare secara terpadu.

“Kegiatan penataan kawasan kumuh ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan perubahan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut di Kota Sorong, Senin, 27 April 2026.

Menteri yang disapa Ara ini menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh menjadi bagian penting dari upaya pemerintah. Karena, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kita ingin kawasan yang saat ini kumuh bisa ditata menjadi lingkungan yang layak huni, sehat, dan manusiawi. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Menteri Ara.

Penataan ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hunian masyarakat. Program ini mencakup pembangunan sanitasi, perbaikan rumah, hingga penataan lingkungan permukiman.

Direncanakan, sebanyak 56 unit sanitasi dibangun di darat dan 19 unit di kawasan pesisir. Fasilitas tersebut berupa bilik dengan kloset leher angsa yang dilengkapi tangki septic tank.

Selain itu, pemerintah akan melakukan penataan rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 68 unit. Dari sisi infrastruktur, akan dibangun jalan lingkungan sepanjang 1.647 meter dan drainase 735 meter guna mendukung permukiman sehat.

Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan 30 titik penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan. Pemerintah juga menyiapkan jalur evakuasi serta rambu sebagai bagian dari mitigasi bencana kebakaran.

Ara menegaskan penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. “Penataan kawasan tidak bisa parsial, harus terintegrasi, mulai dari perbaikan rumah, sanitasi, infrastruktur dasar, hingga aspek keselamatan lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program. “Pemerintah daerah harus aktif, terutama dalam penataan tata ruang, legalitas lahan, dan dukungan kebijakan agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh penataan kawasan kumuh. Dukungan tersebut ditujukan untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menata kawasan kumuh di Sorong. Agar menjadi lingkungan yang lebih layak, sehat, dan tertata,” ucapnya.

Penataan kawasan kumuh di Remu Utara ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas permukiman masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga ditargetkan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan pembangunan permukiman. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan hunian yang layak, berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.