RRI.CO.ID, Jakarta - Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Rangkaian kegiatan diawali Munas dan Konbes April 2026 sebagai momentum membuka lembaran baru organisasi.

Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyebut momentum ini sebagai kesempatan memperbarui arah organisasi secara menyeluruh. Perihal ini, pembaruan tidak hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi juga penguatan nilai dan integritas sebagai fondasi utama.

Sementara itu, warga NU sekaligus salah satu ulama di tingkat angkar rumput (kai kampung) HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy menekankan, pentingnya standar moral kepemimpinan. Menurutnya, muktamar harus menjadi ruang menegaskan integritas sebagai syarat utama menjaga kepercayaan umat.

“Yang terpenting bukan siapa memimpin, tetapi bagaimana integritas dijaga dalam setiap proses kepemimpinan, Kepemimpinan bersih menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi keagamaan besar,"kata Khalilur dalam keterangannya, Kamis, 23 April 2026.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya, Muktamar NU dipandang sebagai arena strategis menegaskan kembali standar moral kepemimpinan. Penguatan integritas dinilai penting untuk memulihkan serta menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi.

Ia menilai, secara sosiologis, NU berperan sebagai jaringan sosial yang menopang kepercayaan masyarakat luas di Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan konsep social capital dari Robert D. Putnam tentang pentingnya kepercayaan sosial.

"Kepercayaan publik menjadi elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan stabilitas sosial yang lebih luas. Ketika kepercayaan terganggu, dampaknya tidak hanya pada organisasi, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat," ujarnya.

Menurut Khalilur, kepemimpinan harus berlandaskan integritas dan bebas dari praktik yang merusak marwah organisasi. Ia menegaskan siapapun dapat memimpin selama memiliki komitmen kuat terhadap nilai dan kepentingan umat.

Isu tata kelola, termasuk penyelenggaraan haji, menjadi sorotan yang memengaruhi persepsi publik terhadap organisasi. Meskipun proses hukum berjalan, persoalan tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

"Dalam perspektif legitimasi, kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga kepercayaan moral publik. Ketika integritas dipertanyakan, legitimasi kepemimpinan dapat melemah secara signifikan di mata masyarakat," ucapnya.

Diungkapkan, menjelang Muktamar, dinamika internal organisasi terlihat melalui berbagai konsolidasi kelompok yang berkembang. Namun fokus utama diharapkan tetap pada kualitas kepemimpinan, bukan sekadar latar belakang kelompok tertentu.

Pendekatan meritokrasi dinilai relevan dalam menentukan kepemimpinan berdasarkan kualitas dan integritas individu. Hal ini membuka peluang bagi siapa pun berkontribusi selama memiliki komitmen terhadap nilai organisasi.

"Muktamar NU 2026 diharapkan menjadi titik balik memperkuat integritas dan memulihkan kepercayaan publik. Momentum ini penting untuk menegaskan kembali peran NU sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa," ujarnya.

"NU diharapkan tetap menjadi organisasi besar yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga secara moral. Penguatan integritas kepemimpinan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi di masa depan.”