Komisi IV DPR Soroti Ketidakseimbangan Budidaya Dalam Negeri dengan Ekspor BBL
- 22 Apr 2026 08:03 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah menyoroti, kecenderungan pelaku usaha lebih memilih ekspor benih bening lobster (BBL)
- Politikus Gerindra ini menilai, adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan budidaya domestik dan dorongan ekspor BBL
- Dibandingkan Vietnam yang dapat memanen dalam waktu sekitar enam bulan
RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah menyoroti, kecenderungan pelaku usaha lebih memilih ekspor benih bening lobster (BBL). Dibandingkan, memilih mengembangkan budidaya BBM di dalam negeri.
Politikus Gerindra ini menilai, adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan budidaya domestik dan dorongan ekspor BBL. "Dengan alasan bagaimana nasib penangkap benih lobster yang tidak terserap oleh budidaya,” kata Sumail melalui keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Ia mengingatkan, kebijakan pemerintah ke depannya tidak hanya berfokus pada ekspor BBL saja. Melainkan juga, mendorong peningkatan nilai tambah melalui budidaya di dalam negeri.
"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan value komoditas atau nilai tambah lobster. (Tepatnya) sebelum dijual ke pasar internasional," ucap Sumail.
Kemudian, Sumail mencontohkan, perbedaan nilai ekonomi antara benih lobster dan lobster hasil budidaya. Harga BBL budidaya berkisar Rp10 ribu per ekor, sementara harga ekspornya bisa mencapai Rp16.000-Rp30.000 ribu tergantung pasar.
Kemudian, ia menilai, budidaya BBL dalam negeri masih menghadapi tantangan. Terutama, tantangan budidaya benih lobster dari sisi waktu produksi.
"Dibandingkan Vietnam yang dapat memanen dalam waktu sekitar enam bulan. Budidaya di Indonesia, seperti di Bali Barat, membutuhkan tambahan waktu dua hingga tiga bulan akibat perbedaan ekosistem," ujar Sumail.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono berencana, membangun 20 ribu Keramba Jaring Apung (KJA). KJA tersebut, sebagai zona budidaya lobster di kawasan Kampung Kerapu, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Hal itu diungkapkan Menteri KKP saat mengunjungi Kampung Kerapu pada Selasa, 30 Desember 2025. "Kunjungan kami ke sini untuk melihat potensi Kampung Kerapu yang akan dijadikan zona budidaya lobster," kata Menteri KKP saat berada di Kampung Kerapu.
Ia mengungkapkan, Indonesia memproduksi benih lobster yang melimpah namun raib entah kemana. Justru negara yang tidak mempunyai benih lobster berkualitas, bisa melakukan budidaya, salah satunya Negara Vietnam.
"Sudah lama alam kita itu memproduksi benih lobster yang begitu melimpah tapi raib ya. Saya tidak tahu raib kemana tapi yang pasti, negara lain yang tidak punya bibit lobster bisa membudidaya," ucap Menteri KKP.
Menurut Menteri KKP, wilayah laut Situbondo sangat cocok untuk dijadikan zona budidaya lobster. Bahkan ia sudah mendiskusikan rencana itu dengan Direktorat Jenderal Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Nah ini salah satu yang akan kita bangun di daerah sini dan kita sudah diskusi dengan pak dirjen budidaya. Saya minta dukungan pak bupati dan ibu wakil bupati," ujar Menteri KKP.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....