DPR Apresiasi Kolaborasi BPOM–BGN, Minta Pengawasan MBG Diperkuat

RRI.CO.ID, Jakarta — Program kerja sama pengawasan pangan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari DPR RI. Kolaborasi ini dinilai penting menyusul maraknya kasus keracunan pada penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai program MBG memiliki tujuan yang baik. Namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam aspek manajemen dan perencanaan.

Menurut Irma, sejumlah kasus keracunan yang beredar di masyarakat belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh makanan yang tidak layak. Karena masih menunggu hasil investigasi resmi dari BPOM.

“Sering kali kasus keracunan langsung dikaitkan dengan makanan. Padahal perlu ada hasil investigasi yang jelas dari BPOM,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komplek Parlemen,Senayan, Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Ia juga menyoroti masih banyaknya dapur penyedia MBG yang belum terverifikasi kebersihannya. Karena itu, kerja sama antara BPOM dan BGN dinilai harus segera ditindaklanjuti secara konkret untuk menekan risiko keracunan.

Irma menegaskan, keamanan pangan menjadi prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima optimal oleh masyarakat. Untuk itu, ia mendorong penguatan standar keamanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk peningkatan kapasitas para pelaksana.

“Bahan pangan itu krusial. Kalau tidak dijaga, bisa menjadi bom waktu. Selain itu, dukungan anggaran juga harus optimal agar program berjalan sesuai rencana,” katanya.

Irma meminta BPOM memperkuat pengawalan program MBG melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas dan pelaksana SPPG, penguatan surveilans pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan luas. Tetapi juga aman, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh penerima manfaat.

Sementara, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mitigasi terhadap insiden yang terjadi. Hal ini sesuai dengan mandat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115.

“Badan POM punya kewajiban dan tanggung jawab bukan hanya pengawasan. Tetapi juga mitigasi dari kejadian-kejadian tersebut dalam upaya melindungi anak-anak kita yang mendapatkan manfaat dari program ini,” ujarnya.

Selain itu, aspek anggaran turut menjadi sorotan. BPOM juga akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna mempercepat proses penyaluran anggaran tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan Badan Gizi. Supaya swakelola tersebut bisa secepatnya turun ke Badan POM,” ucapnya.

Dengan percepatan anggaran dan penguatan koordinasi antar lembaga, diharapkan pengawasan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif. Sekaligus meminimalisir risiko kejadian yang merugikan kesehatan penerima manfaat.