DPR Dorong Pemerintah Perbaiki Transportasi Umum Usai Kenaikan BBM Nonsubsidi

  • 20 Apr 2026 14:10 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan mendorong, pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh fasilitas dan layanan transportasi umum
  • Politikus PKB menilai, lonjakan harga energi harus diimbangi dengan ketersediaan moda transportasi publik yang memadai
  • Kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan upaya konkret pemerintah untuk memperbaiki transportasi umum.

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh fasilitas dan layanan transportasi umum. Dorongan ini menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi yang diputuskan pemerintah pada Sabtu, 18 April 2026.

Politikus PKB menilai, lonjakan harga energi harus diimbangi dengan ketersediaan moda transportasi publik yang memadai. Mulai dari fasilitas yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman sebagai alternatif mobilitas masyarakat.

"Tanpa perbaikan layanan transportasi, kenaikan harga BBM akan memicu efek domino. Menekan daya beli masyarakat akibat membengkaknya biaya transportasi dan logistik," kata Irmawan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Perbaikan sistem transportasi umum ini, lanjutnya, sebagai langkah strategis bagi pemeritah. Langkah ini penting untuk menekan inflasi dan mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi.

“Masyarakat butuh pilihan mobilitas yang lebih hemat biaya dan energi. Selama ini masalah kemacetan dan ketidaknyamanan belum terurai,” ucap Irmawan.

Kemudian, ia menyoroti, antusiasme masyarakat menggunakan transportasi umum cukup tinggi. Hal ini, terbukti dengan capaian 112 juta penumpang di Jakarta sepanjang triwulan pertama 2026.

Namun, tingginya volume pengguna ini belum dibarengi dengan kualitas fasilitas yang memadai. Irmawan mengkritisi, masih adanya infrastruktur penunjang yang tidak layak.

“Contohnya halte Pancoran yang terhubung dengan Stasiun LRT, saat hujan atapnya bocor, penumpang kehujanan. Ditambah desak-desakan di commuter line, ini menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana kita belum merata," ujar Irmawan.

Sebelumnya PT Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan ini dilakukan setelah sebelumnya harga ditahan di tengah gejolak geopolitik global.

Melansir situs resmi Pertamina, penyesuaian harga terjadi pada sejumlah jenis BBM nonsubsidi di berbagai wilayah. Kenaikan ini mengikuti dinamika pasar energi dunia yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan signifikan terjadi pada Pertamax Turbo yang kini dibanderol Rp19.400 per liter di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Pertamax Green juga naik menjadi Rp12.900 per liter dari harga sebelumnya.

Untuk jenis solar nonsubsidi, harga Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter. Sementara Pertamina Dex juga meningkat menjadi Rp23.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter.

Namun demikian, Pertamina tetap menahan harga Pertamax pada level Rp12.300 per liter di wilayah Jabodetabek. Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar juga tidak mengalami perubahan hingga saat ini.

Berikut rincian harga BBM Pertamina di wilayah Jabodetabek:

• Pertamax: Rp12.300/liter

• Pertamax Turbo: Rp19.400/liter

• Pertamax Green: Rp12.900/liter

• Dexlite: Rp23.600/liter

• Pertamina Dex: Rp23.900/liter

• Pertalite: Rp10.000/liter

• Biosolar: Rp6.800/liter.

Di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, harga Pertamax mencapai Rp12.900 per liter. Pertamax Turbo dipatok Rp20.250 per liter dengan Dexlite Rp24.650 per liter.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, harga Pertamax berada di level Rp12.300 per liter. Pertamax Turbo dipatok Rp19.400 per liter, dengan Dexlite Rp23.600 per liter.

Sementara itu, di wilayah Papua dan sekitarnya, harga Pertamax mencapai Rp12.600 per liter. Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing dibanderol Rp24.150 dan Rp24.450 per liter.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini mengikuti dinamika pasar energi global. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan stabilitas pasokan serta kondisi ekonomi nasional.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....