RRI.CO.ID, Jakarta — Kebijakan Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai kebijakan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.

“Lagi-lagi kenaikan harga BBM terjadi tanpa ancang-ancang, dan kali ini cukup signifikan. Kondisi ini tentu berpotensi memberatkan masyarakat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Minggu, 19 April 2026.

Sebagaimana diketahui, Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026, meliputi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian ini disebut terjadi tanpa informasi awal yang cukup luas kepada publik.

Berdasarkan data dari platform MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite meningkat dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Adapun harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Mufti menilai langkah ini kontras dengan kebijakan sebelumnya, ketika Pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi di tengah tekanan geopolitik global.

Menurutnya, masyarakat sempat mendapatkan pesan bahwa harga energi relatif terkendali. “Ketika masyarakat mulai merasa tenang, justru muncul kenaikan yang cukup tajam tanpa kesiapan dan komunikasi yang baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut. Meski BBM nonsubsidi umumnya digunakan oleh kalangan tertentu, dalam praktiknya banyak masyarakat yang terpaksa beralih.

Di sejumlah daerah, distribusi BBM subsidi masih menghadapi kendala, mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan stok. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat tidak memiliki pilihan selain membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi.

“Persoalannya bukan semata subsidi atau nonsubsidi, tetapi akses dan keadilan. Ketika yang berhak tidak mendapatkan subsidi, sementara alternatifnya semakin mahal, tentu beban masyarakat meningkat,” jelasnya.

Mufti mendorong Pemerintah dan Pertamina untuk memperbaiki distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap dinamika harga energi global.

“Jika kondisi global membaik dan harga minyak dunia menurun, maka penyesuaian harga juga perlu segera dilakukan. Dampaknya sangat luas bagi perekonomian masyarakat,” katanya.