Puan Maharani Sayangkan Lambatnya Proses Pengangkatan Guru Honorer jadi PPPK

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, skema pengangkatan guru honorer melalui PPPK merupakan langkah penting. Di satu sisi, dinilainya proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK masih berjalan terlalu lambat.

"Penyelesaian tersebut (pengangkatan status guru honorer) masih bergerak lebih lambat. Dibanding, panjangnya masa tunggu yang telah dijalani banyak tenaga honorer," kata Ketua DPP PDIP ini dalam keterangan persnya seperti dilansir laman DPR.go.id, di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Puan menekankan, perlunya kebijakan lebih presisi dengan menjadikan masa pengabdian guru honorer sebagai prioritas utama penyelesaian. "Pengabdian panjang seharusnya tidak hanya dihargai sebagai loyalitas moral, tetapi juga diterjemahkan dalam prioritas penyelesaian yang jelas," ucap Puan.

Tidak hanya itu, Puan mendesak, peningkatan kesejahteraan guru honorer khususnya yang telah mengabdi puluhan tahun segera dipercepat. "Persoalan ini bukan pengecualian, melainkan cermin dari masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah dalam sektor pendidikan," ujar Puan.

Guru Honorer Nyambi Ojol hingga Jualan Nasi Goreng

Seorang guru honorer di salah satu SD swasta Jakarta Barat, berinisial MA terpaksa bekerja sambilan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, MA nyambi juga sebagai pengemudi ojek online (ojol) hingga berjualan nasi goreng.

Melansir RRI Jakarta, MA menuturkan, kondisi itu ia jalani di tengah pengabdian panjangnya sebagai pendidik selama 12 tahun. “Terdaftar di Dapodik sekitar lima tahun, sejak 2021 mengajar di SD tempat sekarang,” ujar MA saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu dan dikutip pada, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sekolah tempatnya mengajar berada di kawasan permukiman padat penduduk. Sekolah tersebut, melayani anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Kondisi itu, membuat pendanaan sekolah sangat bergantung pada pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua murid. Menurutnya, hanya sekitar 60 persen wali murid yang mampu membayar SPP secara penuh setiap bulan.

“Yang kami terima ya menyesuaikan SPP yang terkumpul. Kurang lebih sekitar Rp700 ribu per bulan,” kata MA.

Selain mengandalkan SPP, sekolah juga mendapat bantuan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Namun, pencairan bantuan yang tidak selalu rutin membuat penggajian guru kadang tertunda.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, MA terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek daring sepulang mengajar. Ia biasanya mengambil pesanan yang searah perjalanan pulang ke rumah di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

“Biasanya jam 11.30 siang selesai mengajar saya aktifkan aplikasi. Ambil orderan satu arah pulang, seringnya antar paket,” katanya.

Dari pekerjaan tersebut, MA memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per hari. Uang itu, digunakannya untuk biaya makan dan kebutuhan harian.

Namun, tekanan ekonomi membuatnya harus menjual sepeda motor yang selama ini digunakan untuk bekerja. Kini, ia beralih menjalankan usaha berjualan nasi goreng pada malam hari sebagai sumber pendapatan tambahan.

“Motor terpaksa dijual karena kebutuhan ekonomi. Sekarang sore belanja bahan, malam jualan nasi goreng untuk tambahan penghasilan,” ujarnya.