RRI.CO.ID, Jakarta - Wacana 'war ticket haji' kembali mencuat dalam pembahasan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji nasional. Namun DPR menilai substansi utama bukan polemik, melainkan solusi antrean jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta kebijakan dikaji hati-hati. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan jemaah prioritas.

"Isunya bukan sekadar war ticket, tetapi bagaimana mempercepat antrean bagi lansia dan risiko kesehatan tinggi (Risti). Termasuk mereka yang tidak memungkinkan menunggu waktu terlalu panjang untuk berangkat haji," kata Maman, Selasa, 14 April 2026.

Menurut Maman, percepatan antrean bagi kelompok khusus menjadi langkah strategis. Kebijakan ini dinilai lebih menyentuh aspek kemanusiaan dalam pelayanan ibadah haji.

Ia menyoroti masa tunggu haji di sejumlah daerah masih sangat panjang. Bahkan mencapai puluhan tahun dan menjadi persoalan serius bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin ada yang menunggu 30 hingga 40 tahun untuk berangkat haji. Sampai mereka mempertanyakan apakah masih memiliki umur saat giliran tiba," ujarnya.

Maman menegaskan Komisi VIII DPR RI berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan haji 2026. DPR juga siap membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan.

"Kami siap menjadi juru bicara untuk memastikan masyarakat memahami kesiapan pemerintah. Persiapan haji tahun ini disebut paling sistematis dan matang dibanding sebelumnya," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan asal wacana. Ia menyebut ide war ticket muncul dalam Rakernas Kemenhaj sebagai bagian transformasi.

"Wacana ini dibahas dalam Rakernas untuk memperkuat tata kelola perhajian. Baik untuk jangka pendek maupun panjang dalam pengelolaan haji nasional," katanya.

Dahnil menilai keterbukaan ide menjadi bagian dari kebijakan progresif pemerintah. Diskursus publik dinilai penting dalam merumuskan solusi antrean haji nasional.