Nasib Guru Honorer, Ketua DPR Harapkan Persoalan Pendidikan Indonesia Selesai

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengharapkan, persoalan dunia pendidikan di Indonesia. Terutama, terkait nasib kesejahteraan para tenaga pendidik seperti guru honorer di daerah.

Ketua DPP PDIP ini menyoroti, kisah Cacang Hidayat seorang guru honorer di Kabupaten Lebak, Banten. Mengabdi selama 25 tahun di SMPN Cibadak, Cacang hanya mendapat upah Rp500.000 per bulan.

Setelah kisah Cacang viral di medsos, Cacang akhirnya diangkat sebagai guru PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lebak. Bagi Puan, kisah tersebut mencerminkan kesenjangan yang masih lebar dalam sistem pendidikan nasional.

"Kisah guru Cacang memperlihatkan, sektor pendidikan nasional masih terdapat jarak yang cukup lebar antara kebutuhan negara terhadap pengabdian. Dan, kecepatan sistem dalam menghadirkan kepastian bagi mereka yang menopang layanan pendidikan sehari-hari," kata Puan dalam keterangan persnya seperti dilansir laman DPR.go.id, di Jakarta, dikutip Rabu, 15 April 2026.

Dalam kisah Cacang itu, Puan menekankan, negara harus memberikan penghargaan yang layak bagi para guru honorer. Karena, mereka yang telah lama mengabdi namun masih hidup dengan kesejahteraan yang minim.

"Kualitas sebuah negara sering kali terlihat dari bagaimana negara memperlakukan mereka yang bekerja paling lama dalam kesunyian. Apakah jika kisahnya tidak viral, guru Cacang bisa diangkat menjadi PPPK? Lalu bagaimana dengan sosok-sosok Cacang lainnya?," ucap Puan.

Tidak lupa, Puan mengingatkan, terdapat ribuan guru honorer lainnya dengan situasi serupa di daerah yang tidak pernah tersorot. Para guru honorer tersebut tetap semangat mengajar siswa, meski kesejahteraanya masih jauh dari cukup.

"Mereka tetap semangat mengajar, menjaga operasional sekolah, dan memastikan pendidikan tetap berjalan. Meskipun penghargaan yang diberikan kepada mereka sangatlah kecil," ujar Puan.

Guru Honorer Nyambi Ojol hingga Jualan Nasi Goreng

Seorang guru honorer di salah satu SD swasta Jakarta Barat, berinisial MA terpaksa bekerja sambilan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, MA nyambi juga sebagai pengemudi ojek online (ojol) hingga berjualan nasi goreng.

Melansir RRI Jakarta, MA menuturkan, kondisi itu ia jalani di tengah pengabdian panjangnya sebagai pendidik selama 12 tahun. “Terdaftar di Dapodik sekitar lima tahun, sejak 2021 mengajar di SD tempat sekarang,” ujar MA saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu dan dikutip pada, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sekolah tempatnya mengajar berada di kawasan permukiman padat penduduk. Sekolah tersebut, melayani anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Kondisi itu, membuat pendanaan sekolah sangat bergantung pada pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua murid. Menurutnya, hanya sekitar 60 persen wali murid yang mampu membayar SPP secara penuh setiap bulan.

“Yang kami terima ya menyesuaikan SPP yang terkumpul. Kurang lebih sekitar Rp700 ribu per bulan,” kata MA.

Selain mengandalkan SPP, sekolah juga mendapat bantuan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Namun, pencairan bantuan yang tidak selalu rutin membuat penggajian guru kadang tertunda.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, MA terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek daring sepulang mengajar. Ia biasanya mengambil pesanan yang searah perjalanan pulang ke rumah di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

“Biasanya jam 11.30 siang selesai mengajar saya aktifkan aplikasi. Ambil orderan satu arah pulang, seringnya antar paket,” katanya.