RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq menyoroti, potensi kesenjangan akses jika wacana 'war tiket haji' diberlakukan. Menurutnya, masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet akan kalah bersaing dengan jemaah di perkotaan.

“Bagaimana dengan masyarakat di pelosok yang internetnya terbatas? Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik?. Ini harus menjadi perhatian serius," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Maman mengkhawatirkan, ibadah haji yang merupakan hak seluruh umat Islam justru berubah menjadi kompetisi. Atau bahkan, war tiket haji ini menguntungkan kelompok tertentu.

"Ibadah haji adalah hak konstitusional warga negara yang pemenuhannya harus dijamin dengan prinsip pemerataan. Pemerintah harus lebih fokus pada langkah substantif," ucap Maman.

Langkah substantif yang dimaksud Maman, seperti penguatan diplomasi kuota dengan pemerintah Arab Saudi. Hingga, perbaikan tata kelola manajemen haji.

“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Maman.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Nasional (Komnas) Haji menyoroti, kesiapan sistem IT dalam wacana war tiket haji yang dilontarkan Kementerian Haji. Skema ini dinilai membutuhkan infrastruktur digital yang sangat andal.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, sistem IT menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan tersebut. Menurutnya, tanpa kesiapan matang, pelaksanaan sistem tanpa antrean ini berisiko menimbulkan masalah baru.

Namun, Mustolih mengingatkan konsep ‘war tiket’ tidak sesederhana pembelian tiket hiburan, seperti konser. Ia menilai lonjakan pengguna dalam waktu bersamaan harus diantisipasi serius.

“Namanya ‘war tiket’ itu siapa cepat dia dapat, berarti butuh sistem IT andal. Karena, potensi pengguna bisa mencapai jutaan orang dalam satu waktu,” kata Mustolih kepada Pro 3 RRI, Sabtu, 11 April 2026.

Selain itu, lanjut dia, pengalaman sebelumnya menunjukkan sistem digital haji masih belum stabil sepenuhnya. Ia mencontohkan adanya gangguan yang sempat terjadi saat pendaftaran petugas haji dan pelunasan biaya.

Selain kapasitas sistem, Mustolih menyebut pemerataan jaringan internet juga menjadi perhatian penting. Ia khawatir masyarakat di daerah terpencil, yang jaringan internetnya belum stabil, akan tertinggal dalam skema tersebut.

“Yang dikhawatirkan nanti hanya mereka yang ada di kota besar saja yang diuntungkan. Koneksi internet yang tidak merata juga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses,” ujarnya.