RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Nasional (Komnas) Haji menyoroti kesiapan sistem IT dalam wacana ‘war tiket’ haji yang dilontarkan Kementerian Haji. Skema ini dinilai membutuhkan infrastruktur digital yang sangat andal.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, sistem IT menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan tersebut. Menurutnya, tanpa kesiapan matang, pelaksanaan sistem tanpa antrean ini berisiko menimbulkan masalah baru.

Namun, Mustolih mengingatkan konsep ‘war tiket’ tidak sesederhana pembelian tiket hiburan, seperti konser. Ia menilai lonjakan pengguna dalam waktu bersamaan harus diantisipasi serius.

“Namanya ‘war tiket’ itu siapa cepat dia dapat, berarti butuh sistem IT andal. Karena, potensi pengguna bisa mencapai jutaan orang dalam satu waktu,” kata Mustolih kepada Pro 3 RRI, Sabtu, 11 April 2026.

Selain itu, lanjut dia, pengalaman sebelumnya menunjukkan sistem digital haji masih belum stabil sepenuhnya. Ia mencontohkan adanya gangguan yang sempat terjadi saat pendaftaran petugas haji dan pelunasan biaya.

Selain kapasitas sistem, Mustolih menyebut pemerataan jaringan internet juga menjadi perhatian penting. Ia khawatir masyarakat di daerah terpencil, yang jaringan internetnya belum stabil, akan tertinggal dalam skema tersebut.

“Yang dikhawatirkan nanti hanya mereka yang ada di kota besar saja yang diuntungkan. Koneksi internet yang tidak merata juga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses,” ujarnya.

Mustolih mengatakan, pemerintah perlu mematangkan konsep ‘war tiket’ ini sebelum diterapkan. “Kalau saya membacanya begini, presiden memberikan perhatian besar pada isu haji,” ujarnya.

Ia menilai, arahan Prabowo Subianto kepada Kementerian Haji untuk melahirkan berbagai terobosan, salah satunya mengatasi antrean panjang pemberangkatan jamaah haji. “Karena presiden tampaknya melihat ada persoalan laten yang kemudian terus berulang dari tahun ke tahun, yaitu persoalan ‘waiting list’ ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Indonesia (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan ‘war tiket’ (berebut tiket) sebagai cara mengatasi persoalan antrean haji. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mengatakan, skema tersebut memungkinkan calon jemaah yang siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar dan berangkat pada tahun yang sama.