Presiden Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Bahlil Tindak Tambang Bermasalah
- 09 Apr 2026 09:13 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang bermasalah. Arahan ini menyoroti percepatan pencabutan izin usaha pertambangan yang dinilai tidak sesuai aturan.
Dalam rapat kabinet di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 8 April 2026, Presiden meminta laporan hasil evaluasi disampaikan secepat mungkin. Presiden menolak usulan waktu dua pekan yang diajukan Menteri ESDM untuk menyelesaikan proses tersebut.
“Berapa hari laporan kembali ke saya?” tanya Presiden kepada Bahlil. “Dua minggu saya laporan (ke Prabowo),” jawab Bahlil.
Presiden menilai waktu tersebut terlalu lama untuk penanganan persoalan tambang bermasalah. Presiden kemudian meminta agar proses evaluasi dan pencabutan izin dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
“Enak aja dua minggu, satu minggu,” ucap Presiden. “Siap, siap,” jawab Menteri Bahlil.
Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan akan mencabut seluruh izin usaha pertambangan yang tidak jelas atau bermasalah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam oleh negara.
“Kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yang nggak beres, kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” kata Presiden.
Kepala Negara juga mengungkap adanya laporan mengenai ratusan tambang yang beroperasi di kawasan hutan. “Saya telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP-IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” kata Presiden.
Presiden kembali menegaskan agar seluruh izin yang tidak jelas segera dicabut tanpa pengecualian. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional dan rakyat.
“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. “Enggak ada kasihan sekarang, ya, kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ucap Presiden.
“Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, nomor berapa Pak? Evaluasi segera,” ujar Prediden kepada Bahlil.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....