RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti mekanisme penayangan film di bioskop. Ia menilai penayangan fiom masih sepenuhnya berbasis negosiasi pasar.

Menurutnya, dalam sistem tersebut, film yang diminati akan terus diputar, sementara film yang kurang laku akan cepat tersingkir dari layar. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan film nasional jika tidak diimbangi dengan kebijakan keberpihakan.

“Karena berbasis pasar, film yang bagus dan laku akan terus jalan. Tapi kami melihat perlu ada keberpihakan, karena kami mewakili masyarakat,” ujar Samuel dalam keterangannya, Kamis, 9 April 2026.

Ia menambahkan, distribusi bioskop di Indonesia hingga kini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tanpa intervensi kebijakan, dikhawatirkan film nasional sulit bersaing dengan film dalam negeri dengan anggaran besar maupun film internasional.

Samuel juga mengusulkan agar pemerintah membuka ruang diskusi terkait kemungkinan penerapan kuota wajib penayangan film nasional di bioskop. Hal ini menurutnya sebagai bentuk afirmasi.

Meski demikian, ia mengakui bahwa industri perfilman tetap berada dalam kerangka bisnis. Film yang tidak diminati penonton akan sulit bertahan di pasar.

“Sebagai pelaku bisnis, kita juga paham kalau film tidak laku tentu sulit dipaksakan. Tapi ini yang perlu kita cari jalan tengahnya bersama,” katanya.

DPR, ingin mendorong adanya keseimbangan antara mekanisme pasar dan keberpihakan terhadap film nasional. Agar industri perfilman Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan berdaya saing.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai persoalan perfilman nasional tidak hanya dilihat dari akses layar bioskop. Namun harus diperluas pada aspek yang lebih menyeluruh.

“Seperti insentif, infrastruktur, serta sistem industri. Hingga pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman,” katanya.

Menurut Bane, persoalan akses layar memang nyata. Karena itu, ia memandang tantangan perfilman nasional tidak cukup diselesaikan hanya dengan mendorong perluasan akses tayang.