RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menanggapi persoalan kenaikan harga plastik di pasaran. Kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan bahan baku akibat konflik di Timur Tengah.

Ketum APBBI, Alphonzus Widjaja mengatakan penyebab utama kenaikan harga plastik terletak pada bahan bakunya Nafta. Nafta merupakan bahan baku turunan dari bahan bakar minyak.

"Saya kira penyebab utamanya karena bahan baku plastik seperti nafta, yang merupakan turunan dari minyak. Ini mengalami keterbatasan stok akibat konflik di Timur Tengah," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Selasa, 7 April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga plastik di pasaran. Hal ini juga terjadi di tengah upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik melalui berbagai kampanye.

Ia menjelaskan, pembatasan penggunaan plastik di Indonesia sebenarnya telah berjalan cukup lama, terutama di pusat perbelanjaan modern. Bahkan, sejumlah daerah telah menerapkan aturan pembatasan hingga pelarangan penggunaan kantong plastik.

"Sebetulnya sudah lama Indonesia ini membatasi penggunaan plastik. Ini sudah berjalan cukup baik, tapi lebih banyak yang berada di kelas menengah atas, dan penggunaannya sudah hampir minum sekali," ucapnya.

Namun demikian, penggunaan plastik masih tinggi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan alternatif bahan non-plastik dinilai masih relatif mahal dan belum terjangkau.

Ia menambahkan, kenaikan harga plastik saat ini justru berpotensi memperlebar dampak ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, kalangan menengah atas dinilai relatif tidak terlalu terdampak karena telah beralih ke penggunaan bahan ramah lingkungan.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyoroti kenaikan harga plastik yang menjadi bahan kemasan. Sebab, lonjakan harga plastik ini telah memberikan tekanan serius terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM makanan dan minuman.

"Kenaikan harga yang dipicu gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi. Tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi sektor riil," ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret. Ia menilai, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga. dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.