RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI menyoroti, kasus dugaan kekerasan seksual kader HMI Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Dalam kasus tersebut, pihak kampus Unissula melakukan mediasi antara korban dan pelaku hingga berujung damai.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, kasus kekerasan seksual harus ditangani serius. Langkah korban yang sempat menempuh jalur hukum patut dihormati.

"Intinya, proses hukum yang telah ditempuh oleh korban melalui kepolisian, harus dihormati. Tidak boleh ada tekanan atau intervensi yang berpotensi melemahkan hak korban untuk mendapatkan keadilan," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Setiap dugaan tindak pidana kekerasan seksual, ia menekankan, harus ditangani secara serius, profesional, dan berperspektif korban. Hal ini, sejalan dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Maupun Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Universitas Islam Sultan Agung, juga memiliki kewajiban untuk menjamin kampus sebagai ruang aman, bebas dari kekerasan seksual," ucap Lalu.

Kemudian, ia menuturkan, regulasi PPKPT telah mengatur penanganan kasus harus mengutamakan perlindungan korban hingga menjamin kerahasiaan. Serta, tidak boleh mengedepankan pendekatan damai yang berpotensi menekan korban.

"Berkaca pada kasus ini, kami mendorong, agar seluruh perguruan tinggi, memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan. Serta, menyediakan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban," ujar Lalu.

Diberitakan sebelumnya, seorang kader HMI Unissula mengadukan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Pelaku diduga merupakan seniornya di organisasi yang kini telah lulus dari kampus yang sama.

Aduan tersebut dilakukan oleh korban dan sejumlah pendamping ke Polda Jateng. Namun pihak kampus mendorong kasus itu diselesaikan secara damai hingga menjadi sorotan.

Ketua Umum HMI Korkom Sultan Agung, Aldi Maulana membenarkan adanya peristiwa itu. Ia menyebut, peristiwa terjadi 16 Maret 2026 lalu.

"Terduga pelaku inisial LT, alumni Unissula dan juga kader HMI Sultan Agung, tetapi sekarang aktif berkiprah di LTMI PB HMI. Untuk korban sendiri sekarang masih mahasiswa aktif Unissula dan kader HMI Unissula," kata Aldi saat dihubungi wartawan, Rabu, 25 Maret 2026.

HMI Korkom Sultan Agung mengawal, korban melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah pada 17 Maret 2026. Laporan tersebut kini telah direspons oleh pihak kepolisian.

Pada akhir Maret, pihak kampus Unissula menyatakan tengah menempuh jalur mediasi internal terkait kasus dugaan TPKS kader HMI. Sementara polisi telah menjadwalkan klarifikasi awal terhadap pihak pelapor.

Hal itu disampaikam Wakil Rektor III Unissula, Achmad Arifulloh. Ia mengatakan kampus berfokus pada penyelesaian kasus dugaan kekerasan yang dilakukan alumni Unissula terhadap juniornya, secara internal.

Beberapa hari kemudian upaya damai menunjukkan hasil dan korban mencabut aduannya. Achmad menegaskan, dugaan tindak kekerasan seksual tersebut terjadi di luar kampus Unissula.

Namun, pihak kampus telah melakukan mediasi Selasa, 31 Maret 2026. Ia menyebut, korban meminta untuk dilakukan mediasi dengan terduga pelaku, sehingga kampus memfasilitasi hal itu.

"Hasil dari mediasi tersebut adalah adanya kesadaran bersama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak manapun," ucap Achmad.