RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi I DPR RI merespons, usulan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait misi perdamaian di Lebanon. Dalam akun X pribadinya, SBY meminta, pemerintah mendorong PBB mengevaluasi penugasan UNIFIL di Lebanon.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto merasa sepakat, dengan pernyataan SBY tersebut. Selain evaluasi penugasan UNIFIL, penting juga opsi penarikan pasukan untuk mengutamakan keselamatan prajurit TNI.

"Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area 'post-conflict', bukan saat terjadinya konflik," kata politikus Demokrat ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 4 April 2026.

Area tugas UNIFIL semakin memanas di Lebanon Selatan, ia menekankan, PBB harus segera melakukan evaluasi komprehensif. Terutama, setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam menjalankan misi perdamaian tersebut.

"Sejalan dengan pandangan SBY. Bahwa dengan adanya situasi yang semakin tidak kondusif di wilayah penugasan UNIFIL, hal ini perlu dievaluasi secara serius," ucap Anton.

Tindakan pemindahan lokasi penugasan ke area yang lebih aman atau penghentian sementara misi, menurutnya, harus segera dipertimbangkan. Semua itu, demi menjamin keselamatan para prajurit TNI.

"Dalam kerangka hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang dilindungi. Dan, tidak boleh menjadi sasaran langsung operasi militer," ujar Anton.

Oleh karena itu, Anton juga meminta, pemerintah Indonesia mengevaluasi ulang keterlibatan prajurit TNI. "Bisa pertimbangkan opsi penarikan pasukan dari Lebanon," kata Anton.

Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI, SBY menyampaikan pesan khusus kepada prajurit TNI yang masih bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia meminta mereka tetap waspada dan menjaga keselamatan di tengah situasi konflik.

Pesan tersebut disampaikan SBY melalui unggahan di akun X @SBYudhoyono, Minggu, 5 April 2026. SBY menilai tugas sebagai penjaga perdamaian memiliki risiko tinggi yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan.

Menurutnya, prajurit TNI menjalankan tugas mulia dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, kondisi di lapangan saat ini menuntut kewaspadaan lebih tinggi dari para personel.

"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Lebanon. Untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia," ucap SBY.

SBY juga mengenang pengalamannya saat terlibat dalam misi perdamaian PBB di Bosnia. Ia menilai pengalaman tersebut memberikan pemahaman tentang kompleksitas tugas di wilayah konflik.

"Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB," kata SBY.