RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah mewanti-wanti, distribusi logistik untuk kebutuhan pupuk nasional terhambat di Selat Hormuz. Mengingat, sepertiga perdagangan pupuk global berbasis laut melewati Selat Hormuz

Gangguan jalur Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah, menurutnya, berpotensi memperparah kelangkaan pasokan pupuk di Indonesia. Kelangkaan pupuk pupuk tersebut, dapat memaksa petani mengurangi penggunaan nutrisi tanaman atau bahkan menunda masa tanam.

"Hal ini, berujung pada penurunan produktivitas nasional, jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka, harganya tidak terjangkau. Kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global juga akan menekan margin kesejahteraan petani kita,” kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026.

Sebagai solusi strategis, Hindun mendorong, pemerintah memperkuat cadangan pupuk nasional dan mempercepat pengembangan pupuk dalam negeri. Dia juga menyarankan, pemerintah mengoptimalisasi sumber daya lokal.

"Seperti penggunaan pupuk organik dan pemanfaatan energi terbarukan (panel surya dan biogas). Semua itu, untuk menekan biaya operasional alat mesin pertanian (alsintan)," ucap Hindun.

Ke depannya, ia mengingatkan, ketahanan pangan tidak boleh bergantung pada kondisi global yang tidak menentu. "Pemerintah harus memastikan sektor pertanian tetap terlindungi dari gejolak geopolitik agar stok pangan rakyat tetap aman dan harganya stabil,” ujar Hindun.

Sebelumnya diberitakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan, pasokan pupuk nasional tetap terjaga di tengah geopolitik kawasan Timur Tengah. PT Pupuk Indonesia, memiliki kapasitas produksi kuat serta cadangan bahan baku memadai menjaga keberlanjutan pasokan pupuk bagi petani Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira mengatakan, perusahaan berkomitmen menjalankan mandat pemerintah. Terutama untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

“Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Di tengah dinamika geopolitik yang terjadi, kami memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman sehingga petani dapat terus menanam,” ujar Yehezkiel, seperti dikutip dalam siaran pers resmi Pupuk Indonesia, Senin, 9 Maret 2026.