RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IV DPR RI menegaskan, pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi melindungi sektor pertanian nasional. Sektor pertanian nasional harus dilindungi dari dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pernyataan ini, diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah. Hindun memperingatkan, gangguan rantai pasok global di wilayah tersebut dapat memicu lonjakan harga pupuk nasional.

“Konflik Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik, tetapi ancaman nyata bagi rantai pasok pertanian kita. Pemerintah harus bergerak cepat," kata Hindun dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026.

Jika tidak diantisipasi, ia mengkhawatirkan, para petani Indonesia akan menanggung beban biaya produksi yang sangat tinggi. Sekaligus, target swasembada pangan Tanah Air bisa terancam.

"Meskipun Indonesia mengimpor bahan baku pupuk dari kawasan Eurasia, tekanan harga pasar global tetap tidak bisa dihindari. Ini tentu akan sangat memberatkan para petani jika benar terjadi,” ucap Hindun.

Berdasarkan data terbaru yang diterimanya, ia mengungkapkan, harga pupuk nitrogen global telah meningkat 32,4 persen. Sementara, harga urea melonjak hingga 50 persen sejak konflik berlangsung.

“Jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka atau harganya tidak terjangkau. Kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global juga akan menekan margin kesejahteraan petani kita,” ujar Hindun.

Sebelumnya diberitakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan, pasokan pupuk nasional tetap terjaga di tengah geopolitik kawasan Timur Tengah. PT Pupuk Indonesia, memiliki kapasitas produksi kuat serta cadangan bahan baku memadai menjaga keberlanjutan pasokan pupuk bagi petani Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira mengatakan, perusahaan berkomitmen menjalankan mandat pemerintah. Terutama untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

“Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Di tengah dinamika geopolitik yang terjadi, kami memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman sehingga petani dapat terus menanam,” ujar Yehezkiel, seperti dikutip dalam siaran pers resmi Pupuk Indonesia, Senin, 9 Maret 2026.