RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, memberi usulan terkait rencana kebijakan work from home (WFH). Hal ini dilakukan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik Timur Tengah.

Ia mengusulkan WFH diterapkan setiap hari Rabu. Menurutnya, pemilihan hari tersebut untuk menghindari potensi pegawai memanfaatkan hari Jumat sebagai momentum berwisata.

"Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Rabu, 25 Maret 2025.

Ia menambahkan bahwa kekhawatiran penghematan BBM justru tak dilakukan lantaran ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang. "Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai," ujarnya, mengungkapkan.

Ia pun menjelaskan pertimbangan usulan WFH di Rabu setiap minggunya. Ia mengatakan ada kecenderungan, jika WFH pada Senin, pegawai bisa memperpanjang masa liburnya.

Sedangkan WFH pada Kamis, menurutnya, masyarakat berpotensi mengambil cuti di Jumat dan rentang libur bisa lebih lama lagi. Menurutnya, pertimbangan dari segala aspek perlu dikaji oleh pemerintah.

Ia menyebut Rabu berada di tengah pekan sehingga menjadi pilihan sulit untuk memperpanjang libur atau cuti. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan oleh pegawai pemerintah juga efektif.

"Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit," ujar Irawan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan wajib kerja dari rumah (WFH). Dalam waktu dekat, keputusan final tersebut bakal diumumkan pemerintah kepada publik melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sudah diputuskan, tapi nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong," katanya. Ia menjelaskan, kebijakan WFH menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Ia menyebut, secara teoritis pembatasan mobilitas bahkan bisa menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Meski demikian, ia menekankan bahwa pendekatan kebijakan tidak bisa dilihat secara parsial hanya dari sisi penghematan semata.