Efektifitas Penerapan WFH, Mendagri: Bukan Hal Baru, Kita Sudah Berpengalaman
- 25 Mar 2026 14:22 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penerapan work from home (WFH) satu hari sepekan tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan
- Tito menilai kebijakan WFH tetap efektif karena pemerintah memiliki pengalaman serupa sebelumnya
- Swlama WFH, sektor layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu, seperti kesehatan, transportasi, dan kebersihan akan tetap berjalan normal
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penerapan work from home (WFH) satu hari sepekan tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tito menilai kebijakan tersebut tetap efektif karena pemerintah memiliki pengalaman serupa sebelumnya.
"Nggak masalah kalau saya, dan saya yakin nggak akan masalah karena ini bukan pengalaman pertama ini. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," ucap Tito usai sesi konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah telah memiliki pengalaman dalam mengatur pola kerja fleksibel. "Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat WFO-nya hanya 25% di Kemendagri itu," ujarnya.
"No problem. Pemda juga ada banyak pengalaman," kata Tito.
Tito menambahkan, sektor layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu. Pelayanan vital seperti kesehatan, transportasi, dan kebersihan akan tetap berjalan normal.
"Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian emergency, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ucap Mendagri.
Ia menyinggung soal kemungkinan penentuan hari pelaksanaan WFH dalam sepekan. Namun, keputusan tersebut masih menunggu arahan resmi dari Presiden.
"Saya nggak mau menyebutkan, kemarin sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas di satu hari yang sama. Tapi sekali lagi karena itu harus dilaporkan dulu hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden," ujar Tito.
Pemerintah, lanjut Tito, akan mengumumkan kebijakan secara resmi setelah mendapatkan persetujuan Presiden. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan final agar informasi yang disampaikan tetap satu suara.
"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar aja," katanya.
Dengan pengalaman sebelumnya, pemerintah optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif. Implementasi kebijakan ini diharapkan tetap menjaga kinerja birokrasi sekaligus mendukung efisiensi nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....