Iklim 2026 Diprediksi Netral ENSO, BMKG Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
- 06 Mar 2026 13:37 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi iklim Indonesia pada 2026 berada pada fase netral ENSO. Kondisi ini berarti tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan kondisi netral tersebut memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Namun beberapa wilayah tetap perlu mewaspadai potensi kekeringan.
“Kondisinya netral untuk ENSO, sehingga tidak terjadi La Nina maupun El Nino. Namun curah hujan diperkirakan sedikit di bawah rata-rata tiga puluh tahun terakhir,” kata Faisal dalam konferensi pers usai Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menjelaskan wilayah sekitar ekuator berpotensi mengalami kondisi lebih kering dibanding biasanya. Daerah tersebut antara lain Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.
BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada periode Juni hingga Agustus. Karena itu potensi kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi lebih dini.
Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah rawan. Upaya ini dilakukan sebelum memasuki puncak musim kemarau.
“Saat ini kami bekerja sama dengan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Tujuannya meningkatkan kelembapan lahan sebelum puncak musim kemarau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah tetap menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia menegaskan, BNPB menetapkan enam provinsi prioritas penanganan kebakaran sepanjang 2026.
“Di Sumatera ada Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan penanganan kebakaran dimulai dari pemerintah kabupaten dan provinsi ketika titik api masih kecil. Pemerintah pusat akan turun membantu jika kebakaran berkembang lebih luas.
“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang meminta bantuan pemerintah pusat,” ujarnya.
Suharyanto menambahkan Indonesia berhasil menekan kebakaran hutan berskala besar sejak 2019. Capaian tersebut tetap dijaga melalui koordinasi lintas instansi dan kesiapsiagaan di daerah rawan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....