RRI.CO.ID, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas nasional pemerintah. Program ini menghadapi tantangan serius pada aspek rantai pasok pangan.

Sejumlah insiden keracunan massal menimpa pelajar di berbagai daerah. Peristiwa itu memicu sorotan terhadap sistem logistik dan pengawasan kualitas.

Dosen Operation Management PPM School of Management, Erni Ernawati, menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai keberhasilan program bergantung pada ketahanan rantai pasok.

“Keberhasilan MBG dari dapur ke sekolah bukan hanya mengenyangkan anak. Diperlukan pentingnya sistem aman, tangguh, dan berkelanjutan," kata Erni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Program MBG dilaksanakan bertahap sejak Januari 2025. Pemerintah menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat.

Sasaran mencakup siswa PAUD hingga SMA dan SMK. Ibu hamil serta menyusui juga termasuk penerima manfaat.

Namun pelaksanaan di lapangan menghadapi sorotan publik. Laporan keracunan diduga terkait pengelolaan bahan dan distribusi.

Menurut Erni, pengelolaan bahan baku menjadi titik kritis. Bahan mudah rusak memerlukan sistem rantai dingin memadai.

“Bahan baku harus melalui proses sortir sesuai standar kualitas,” jelasnya. Penyimpanan dingin diperlukan untuk menjaga keamanan dan mutu.

Kesiapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi juga krusial. Ia mendorong penerapan sistem pemantauan digital atau traceability.

Standardisasi rantai dingin dinilai mencegah insiden berulang. “Implementasi pelacakan digital menjadi instrumen vital memantau keamanan pangan," ujarnya.

Erni menekankan kualitas sumber daya manusia pengolah makanan. Petugas harus kompeten dalam sanitasi, higiene, dan penyimpanan.

Distribusi dari dapur ke sekolah juga menghadapi tantangan geografis. Wilayah kepulauan dan daerah 3T berisiko mengalami keterlambatan.

Keterlambatan distribusi meningkatkan risiko kontaminasi makanan. Kondisi itu dapat menurunkan kualitas pangan penerima manfaat.

Erni menilai penguatan rantai pasok lokal sebagai solusi. Pelibatan petani, nelayan, dan koperasi menjaga kesegaran bahan.

“Dengan memprioritaskan produsen lokal, kualitas pangan lebih terjaga. Sehingga risiko penurunan mutu selama distribusi dapat diminimalkan," ujarnya.

Ia menekankan kolaborasi lintas sektor untuk efektivitas distribusi. Pemerintah, aparat, pelaku logistik, dan masyarakat perlu bersinergi.

Secara keseluruhan, program MBG dinilai berpotensi besar. Namun keberhasilan bergantung pada penguatan rantai pasok dan pengawasan kualitas.