RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menilai serangan terbaru di kawasan Timur Tengah sebagai perkembangan serius. Terutama, berpotensi mengganggu proses diplomasi yang sedang berlangsung di tingkat regional maupun internasional.

Menurutnya, situasi saat ini membuka sejumlah kemungkinan perkembangan, termasuk potensi pembalasan dari Iran terhadap AS maupun Israel. “Ini serangan serius dan berpotensi mengganggu proses diplomasi yang tengah berlangsung,” kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Ia menilai, respons Iran hampir bisa dipastikan terjadi, meski bentuk dan intensitasnya belum dapat diprediksi secara pasti. Ia menduga, Iran akan membalas, namun bentuk dan intensitasnya belum jelas.

"Balasan bisa berupa serangan misil, drone. Atau operasi proxy terhadap kepentingan Israel dan sekutunya,” ucap Sukamta.

Oleh karenanya, Sukamta mengingatkan, pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan eskalasi lebih luas.

Konflik yang semula bersifat terbatas berpotensi berkembang menjadi perang regional apabila negara-negara lain terlibat.

“Jika konflik ini meluas dan melibatkan negara-negara lain secara terbuka, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan. Tetapi juga secara global,” ujar Sukamta.

Komisi XI DPR RI mewanti-wanti munculnya 'tsunami' geoekonomi bagi Indonesia, apabila Amerika Serikat-Israel dengan Iran terus saling serang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah meracik kebijakan fiskal secara presisi guna menghadapi berbagai kemungkinan dampak ekonomi yang timbul.

Pernyatan tegas ini, diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak. Menurut Amin, e skalasi konflik di Selat Hormuz menjadi ancaman langsung terhadap urat nadi pasokan energi dunia.

"Serangan balasan Iran ke sekutu AS di teluk akan menciptakan efek domino yang tak terelakkan. Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat," kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Harga minyak mentah di atas US$ 100 per barel, ia menilai, memaksa APBN 2026 berdiri di tepi jurang defisit. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm 'imported inflation'.

"Bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap. Indonesia kini terjebak dalam simalakama," ucapnya.

Kemudian, menurut Amin, membiarkan subsidi membengkak akan menjebol pertahanan fiskal. Namun, memangkasnya tanpa perhitungan matang adalah 'bunuh diri' politik dan ekonomi yang akan memicu gejolak sosial.

”Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini, Diplomasi ekonomi kita harus aktif. Menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” ujar Amin.