Awasi Dapur SPPG Nakal, DPR Dorong BGN Libatkan Desa jadi Pengawas

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mendorong, BGN melibatkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian dari kelompok pengawas. Hal tersebut, guna meredam adanya dapur SPPG nakal yang menurunkan kualitas program MBG.

"Bisa memberikan rekomendasi kelayanan SPPG ke BGN dan daftar hitam rekanan, serta melakukan tindakan antisipasi. Atas kelayakanan dan ketidaklayakan makanan (MBG) yang akan diberikan ke siswa," kata politikus PDIP ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.

Said menyoroti, BGN sampai saat ini tidak memiliki jangkauan instansi vertikal ke bawah. Terutama, bila ada kejadian yang tidak diinginkan terkait MBG.

"Pemda juga yang harus ikut menanganinya. Karena, program MBG digulirkan Presiden Prabowo Subianto sebagai cara intervensi kebijakan agar gizi anak anak Indonesia membaik," ucap Said.

Kemudian, Said mengingatkan, program MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cita cita mulia. Cita-cita mulia tersebut, harus dukung dan jangan sampai ada masalah di lapangan.

"Intervensi gizi melalui 'School Feeding' Program seperti MBG ini telah lama dikerjakan oleh banyak negara maju. Seperti Tiongkok, Jepang, Finlandia, Norwegia, ditiru juga oleh negara-negara berkembang seperti India dan Brasil, hasilnya cukup sukses," ujar Said.

Sebelumnya, BGN meminta, tim SPPG melakukan pemeriksaan ketat terhadap bahan baku MBG. Pemeriksaan ini, dinilai penting, sebelum bahan tersebut dimasak di dapur MBG.

BGN menegaskan, intruksi ini harus dijalankan pengawas gizi, keuangan, asisten lapangan, serta seluruh tim SPPG di lapangan. Langkah ini untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat dalam kondisi layak konsumsi dan aman.

“Jika sejak awal sudah terlihat tanda-tanda bahan tidak layak segera kembalikan kepada mitra. Seperti ayam yang tidak sehat, sayuran yang tidak segar, atau tahu yang kualitasnya buruk," kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang dalam keterangannya, di Jakarta, Senin 9 Februari 2026.

Selain itu, Nanik mengingatkan, para pengawas gizi dan keuangan agar menolak intervensi dari mitra SPPG dalam operasional dapur MBG. Terutama yang berkaitan dengan perubahan menu yang telah disusun oleh pengawas gizi.

Menurutnya, intervensi kerap dilakukan dengan dalih bahwa pengawas gizi masih junior, kurang berpengalaman, dan tidak memahami harga pangan. Ia menegaskan, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Laporkan kepada saya jika ada intervensi, dapurnya akan langsung saya tutup, penyusunan menu tidak ada urusannya dengan mitra. Apalagi sampai mengubah menu yang sudah disusun oleh pengawas gizi, jika ada yang berani saya suspend,” ujar Nanik.