RRI.CO.ID, Jakarta-Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah narasi yang keliru soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran pendidikan. Seskab Teddy menegaskan tidak ada anggaran pendidikan yang berkurang karena program MBG.

Seskab Teddy mengatakan narasi keliru yang menyebut sekolah banyak yang terbelengkalai akibat anggaran pendidikan yang dikurangi. Kemudian narasi yang menyebut guru-guru tidak diperhatikan imbas anggaran pendidikan yang harus dibagi dengan MBG.

"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru, saya mau jawab itu narasi yang keliru. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? saya jawab, tidak,"kata Seskab Teddy dalam keterangnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Seskab Teddy mengatakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 20 persen atau Rp 769,1 trilun telah dibahas bersama DPR RI termasuk perinciannya. Pemerintah tidak mungkin mengurangi anggaran pendidikan tanpa persetujuan dewan.

Seskab Teddy mengatakan Presiden Prabowo tidak hanya melanjutkan program pendidikan sebelumnya bahkan menambah fasilitas dan memperbanyak program pendidikan lainnya. Ia mencontohkan program yang masih berjalan, seperti pintar (PIP).

“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan, semuanya berjalan bahkan ditambah, ada Kartu Indonesia Pintar berjalan,”ujarnya.

Presiden Prabowo memperbanyak sekolah rakyat lengkap dengan fasilitas seperti asrama, asupan gizi , dijamin kesehatan dan perlengkapan sekolah. Sekolah Rakyat diperuntukan untuk siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi.

Sekolah Rakyat telah menjangkau 16.000 sampai 22.000 siswa yang tersebar di 166 unit sekolah. Pemerintah menargetkan akan menambah 100 unit Sekolah Rakyat.

Pemerintah juga membuka Sekolah Garuda untuk anak-anak Indonesia yang memiliki potensi dan kecerdasan diatas rata-rata. Pemerintah merenovasi 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun.

Fasilitas sekolah ditingkatkan dengan keberadaan TV digital untuk pembelajaran di sekolah. Jumlah TV digital pada 2025 mencapai 280.000 unit tv yang tersebar di 280.000 sekolah.

“Pemerintah pusat memberikan insentif untuk guru honorer, bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif, dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400 ribu,”ujarnya menerangkan.

“Jadi anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik, baru naik di tahun lalu. Ada tunjangan guru non-ASN, jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta,”katanya menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati menyebut pendanaan MBG dari pos pendidikan. Hal itu berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

“Secara jelas bahwa Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti