DPP ARUN Dukung Riset Mahasiswa tentang Dampak Ekonomi Program MBG

  • 12 Agt 2026 07:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • DPP ARUN mendukung riset Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) untuk mengkaji implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung di lapangan.
  • Riset dilakukan dengan mengunjungi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melihat pelaksanaan program MBG secara nyata.
  • Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan menekankan bahwa riset mahasiswa penting untuk mengevaluasi dampak program terhadap perekonomian masyarakat sekitar SPPG.

RRI.CO.ID, Jakarta - DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) mendukung riset Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Riset tersebut dilakukan dengan mengunjungi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melihat pelaksanaan program secara langsung.

Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan mengatakan riset mahasiswa penting untuk melihat implementasi MBG di lapangan. Riset itu juga mengkaji dampak program terhadap perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.

“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak kepada rakyat ini. Terlebih, program ini merupakan prioritas Presiden,” kata Bob Hasan, Selasa 11 Agustus 2026.

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, mengatakan hasil prariset menunjukkan SPPG berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat dirasakan apabila rantai pasok SPPG melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.

“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak penting dalam pengembangan program MBG. Dengan demikian, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat.

Program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga tingkat daerah. DPP ARUN menilai transparansi tata kelola diperlukan agar manfaat ekonomi MBG tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Negara juga perlu memastikan pengelolaan SPPG berpihak kepada masyarakat dan terhindar dari praktik kartel. DPP ARUN dijadwalkan melepas peserta riset pada 18 Agustus 2026.

Riset lanjutan akan dilakukan di sejumlah SPPG di Jawa Barat, Banten, Riau, dan Papua. Lokasi riset mencakup lima SPPG di Jawa Barat dan dua SPPG di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, masing-masing satu SPPG berada di Bengkalis, Riau, dan Merauke, Papua.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....