KemenKKP Terjunkan Tim Survei Lokasi ke Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim untuk melakukan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua. Setidaknya, sebanyak 87 surveyor diterjunkan ke lima provinsi di Papua.

Langkah ini merupajan bagian penting dalam memastikan kesiapan pembangunan program strategis tersebut yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan, survei dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, kelayakan sosial ekonomi, serta aspek teknis pembangunan.

“Prioritas pembangunan dimulai dari wilayah Indonesia Timur. Tujuannya agar ketimpangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan bisa kita kurangi,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.

Ia menegaskan, Papua menjadi salah satu fokus utama karena memiliki potensi perikanan tangkap yang besar. Namun masih memerlukan penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan pihaknya akan mengawal pembangunan KNMP agar tidak hanya cepat. Tetapi juga tepat sasaran.

Menurutnya, setiap usulan lokasi akan diseleksi secara menyeluruh. Mulai dari kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkap, hingga komitmen pemerintah daerah.

“Setelah lokasi dinyatakan layak, kami segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan,” katanya. Ia menargetkan pembangunan KNMP di Papua dapat dimulai secara bertahap pada Mei 2026 dan dilaksanakan serentak sesuai kesiapan masing-masing lokasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana, menekankan pentingnya peran tim surveyor dalam memastikan kesiapan 1.000 lokasi pembangunan KNMP tahun ini. Termasuk wilayah prioritas di Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Survei harus dilakukan komprehensif, objektif, dan berbasis data lapangan. Pastikan lahan clean and clear, status jelas serta tidak ada masalah,” ujar Ridwan yang juga Ketua Satgas Pembangunan KNMP 2026.

Diketahui, survei mencakup asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Hal ini seperti disampaikan Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sekaligus Koordinator Bidang Survei, Identifikasi dan Penetapan Calon Lokasi KNMP 2026, Novi Susetyo Adi.

Penilaian dilakukan terhadap demografi, profil ekonomi, kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, hingga kondisi usaha perikanan. Seperti kepemilikan aset, operasional penangkapan, struktur biaya, dan potensi pemasaran hasil tangkapan.

Selain aspek sosial ekonomi, tim juga mengevaluasi kondisi fisik lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, utilitas dasar. Serta potensi risiko bencana di setiap lokasi.

Novi menekankan bahwa asesmen komprehensif ini penting untuk memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berjalan efektif, berkelanjutan. Serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di wilayah Papua dan sekitarnya.