RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti polemik menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan yang dianggap kurang bergizi. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun ke lapangan memastikan kualitas dan kecukupan gizi MBG tetap terjaga.

Yahya menjelaskan, anggaran bahan makanan dalam program MBG sebenarnya bukan Rp15 ribu per porsi, melainkan Rp10 ribu. Sementara total Rp15 ribu merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk insentif yayasan dan biaya operasional.

“Sesuai peruntukannya, anggaran makanan untuk MBG adalah Rp10 ribu," kata Yahya kepada wartawan, Rabu 25 Februari 2026. "Kalau Rp15 ribu, itu rinciannya Rp2.000 untuk insentif yayasan, Rp3.000 untuk operasional, Rp10 ribu untuk makan MBG,” katanya menambahkan.

Namun, yang menjadi persoalan, kata dia, menu MBG selama Ramadan dinilai masyarakat nilainya bahkan kurang dari Rp10 ribu. Menu yang dibagikan umumnya terdiri dari roti kering, kurma, telur, susu, serta pisang atau buah.

“Masyarakat sudah bisa menghitung harga MBG selama bulan Ramadan. Banyak orang tua yang protes karena kecukupan gizinya berkurang, bahkan tidak sedikit pula yang menolak MBG,” ujar YZ, panggilan akrabnya.

Menurut Yahya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Ia mendesak BGN memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap sesuai standar, meskipun pola pembagian selama Ramadan dilakukan setiap tiga hari sekali.

“Atas kasus tersebut, BGN tidak boleh diam, melainkan harus turun ke lapangan memastikan kualitas dan keamanan MBG selama Ramadan tetap terjamin. Tidak boleh berkurang sedikit pun kualitas gizinya,” ucap Legislator dari Fraksi Golkar itu.

Ia juga meminta BGN memberikan sanksi tegas kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti tidak memenuhi standar operasional. Mulai dari teguran hingga penghentian sementara.

Selain itu, Yahya juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah polemik yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah puasa masyarakat. Ia ingin agar polemik ini segera disikapi secara profesional.

“Saya mendesak seluruh aparat BGN untuk turun ke lapangan meningkatkan pengawasan yang ketat di daerah binaannya. Adanya gangguan dan protes dari warga dapat mengganggu kekhidmatan dan kekhusyukan ibadah puasa,” kata wakil rakyat asal Dapil Jatim VIII itu.

Sebelumnya, protes terhadap menu MBG Ramadan sempat mencuat di sejumlah daerah, salah satunya di Palu, Sulawesi Tengah. Kritik muncul setelah beredar video seorang guru SDN 6 Kayumalue yang menilai menu MBG tidak sesuai standar gizi.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido pun turun tangan dan berkoordinasi dengan pengelola dapur MBG. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembinaan agar program MBG berjalan lebih baik lagi.

“Saya mengapresiasi ibu guru, kepedulian beliau terhadap anak-anak patut kita hargai. Ini bentuk perhatian agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan asupan yang sesuai standar gizi,” ujar Reny.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah anggaran bahan makanan MBG sebesar Rp15 ribu sepenuhnya digunakan untuk makanan. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S Deyang menegaskan anggaran bahan makanan berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Menurutnya, total anggaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per penerima juga mencakup biaya operasional. Termasuk insentif mitra pelaksana.

“Anggaran bahan makanan untuk balita hingga SD kelas 3 sebesar Rp8.000 per porsi. Sedangkan untuk SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui sebesar Rp10 ribu per porsi,” ucap Nanik.

Polemik ini menambah pekerjaan rumah bagi BGN untuk memastikan program MBG benar-benar memenuhi tujuannya. Yakni, memberikan asupan gizi yang layak bagi para penerima, termasuk selama Ramadan.