RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyebut pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jawa membutuhkan anggaran besar. Nilainya diperkirakan mencapai US$80-100 miliar atau sekitar Rp1.344-1.680 triliun.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pendanaan berasal dari kombinasi APBN dan investasi. Skema tersebut masih dikaji agar tidak membebani keuangan negara.

"Tapi besar secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100," ucapnya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Ia menjelaskan proyek ini dirancang sebagai infrastruktur jangka panjang. Masa manfaatnya diproyeksikan mencapai 100 hingga 300 tahun.

"Memang biayanya besar, betul. Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan," katanya.

Menurut Didit, besarnya kebutuhan anggaran sebanding dengan risiko kerugian yang mengintai Pantura. Tanpa intervensi besar, penurunan muka tanah dan banjir rob akan semakin mengancam kawasan industri dan permukiman.

Ia menyebut sekitar 27 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di kawasan Pantura. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat pada 2040 hingga 2050.

Tekanan sudah terlihat di sejumlah wilayah. Di antaranya Indramayu, Cirebon, Pekalongan, hingga Semarang yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Fokus intervensi awal akan dilakukan di titik kritis. Wilayah tersebut meliputi Jakarta serta Jawa Tengah, khususnya Kendal, Semarang, hingga Demak.

Menurutnya, kawasan tersebut sangat rawan sehingga membutuhkan mitigasi cepat dan penelitian simultan. Proyek ini merupakan kerja besar yang harus dilakukan bersama.

"Tentunya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Karena ini kerja besar dan kerja bersama," ucapnya.

Didit menegaskan pembangunan GSW tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi.

Saat ini Otorita Pantura mendalami tiga opsi pembiayaan. Yakni APBN murni, kombinasi APBN dan investor, serta investasi swasta penuh.

"Kita sedang dalami ini secara mendalam apa keuntungannya untuk kita dan untuk Indonesia, dalam arti kata, tidak terlalu memberatkan pemerintah," katanya.