RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Induk Pengelolaan Sampah Kota Bandung, Elis Solihat mengatakan, sampah di Indonesia telah berada pada kondisi darurat. Untuk itu, lanjut dia, diperlukan langkah penanganan yang masif serta kolaboratif.

"Maka di sini kita lihat memang harus masif gitu ya, harus semuanya bisa terjun gitu. Bisa mulai dari rumah masing-masing gitu, mulai ada pemilahan," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Sabtu, 21 Februari 2026.

Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.

Bahkan, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran terkait untuk bergerak bersama menangani persoalan ini secara serius dan terintegrasi. Ia mengatakan, pengelolaan sampah pada dasarnya bertumpu pada pemilahan sejak dari sumbernya.

Tanpa pemilahan, teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal. "Mesin-mesin teknologi canggih sekalipun dasarnya tetap harus ada pemilahan terlebih dahulu," katanya, menerangkan.

Pihaknya juga telah bergerak sejak 2012 dengan membentuk dan membina bank-bank sampah di tingkat masyarakat. Upaya tersebut difokuskan pada edukasi dan peningkatan partisipasi warga dalam memilah serta mengurangi timbulan sampah.

Berdasarkan data yang diketahuinya, timbunan sampah nasional mencapai sekitar 68,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah plastik menyumbang sekitar 18,7 persen, sementara sampah organik juga mendominasi komposisi sampah.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah secara sederhana. "Minimal dengan memisahkan sampah organik dan anorganik dalam dua wadah berbeda," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani persoalan sampah. Terutama setelah adanya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Oktober 2025 lalu.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan, saat ini Kota Bandung hanya bisa mengangkut sekitar 900 ton sampah per hari. Untuk itu, pihaknya harus memastikan agar tidak ada hambatan dalam proses pengangkutan sampah.

"Kita pastikan jangan sampai dari sisa kuota 900 ton ini ada yang terhambat. Kalau sampai terhambat, antrean sampah di TPS bisa makin panjang," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Rabu, 12 November 2026.