RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menargetkan persoalan pengelolaan sampah di Sumatra Barat dapat diselesaikan. Ia menargetkan masalah tersebut selesai paling lambat pada akhir 2027.

Target itu menjadi bagian dari roadmap penanganan sampah yang tengah disusun bersama pemerintah daerah. Menurut Jumhur, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA).

Pemerintah juga mendorong perubahan tata kelola persampahan secara menyeluruh. Mulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Saya ingin setelah rakor dari sini, kita punya roadmap untuk Sumatra Barat. Nanti akan muncul beberapa kebutuhan, dari mana yang bisa kita support, apa saja yang bisa kita support,” ujar Jumhur lewat keterangannya, Kamis, 16 Juli 2026.

Ia menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Namun, dukungan tersebut harus diiringi komitmen daerah dalam menyusun target dan langkah penyelesaian yang terukur.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengakui, persoalan sampah masih menjadi tantangan terbesar di wilayahnya. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi momentum mempercepat pembenahan tata kelola persampahan.

“Persampahan masih menjadi permasalahan terbesar di Sumatra Barat. Ini menjadi momen bagi kita untuk bersinergi, berkolaborasi, dan melakukan upaya-upaya sedini mungkin, secepat mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengungkapkan daerahnya menghasilkan sekitar 298,91 ton sampah per hari. Namun permasalahan saat uni dikarenakan keterbatasan anggaran, dampak banjir dan longsor, serta minimnya sarana operasional.

Ke depan, KLH/BPLH akan menjadikan pola kolaborasi yang telah diterapkan di Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ini sebagai acuan dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Sumatera Barat maupun daerah lain.