RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong keterlibatan tokoh agama dalam perumusan kebijakan nasional sejak tahap awal. Menurutnya, partisipasi ulama penting agar kebijakan lebih komprehensif dan responsif.

Ia menilai sinergi ulama dan pemerintah tidak cukup sebatas hubungan formal kelembagaan. Kolaborasi harus bersifat substantif untuk menjaga stabilitas nasional.

“Mukernas ini bukan hanya agenda biasa, tetapi wahana evaluasi dan kontemplasi kolektif, bagaimana kita menatap masa depan. Sinergi ulama dan umara harus semakin kokoh,” ucap Menag dalam Mukernas I MUI di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Menag mengatakan tantangan bangsa ke depan semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, ulama diharapkan terlibat sejak tahap awal penyusunan kebijakan.

“Sering kali kita diajak memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu," ucap Nassarudin.

"Saya sudah sering menyampaikan ke Bappenas agar tokoh agama, termasuk MUI, dilibatkan sejak awal. Jangan hanya hadir saat terjadi kebakaran,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dukungan pemerintah terhadap penguatan kelembagaan MUI. Fasilitas sekretariat yang memadai dinilai penting untuk menunjang kemandirian organisasi.

“Bagaimana mungkin seorang pemimpin mandiri jika sekretariatnya belum memiliki tempat yang memadai? Saya malu jika tidak bisa menghadirkan tempat yang layak,” katanya.

Upaya tersebut diikhtiarkan Menag bersama Presiden, termasuk rencana pembangunan pusat ekonomi Islam di Jakarta. Selain isu kebangsaan, Mukernas turut membahas tantangan ekonomi umat.

“Kita memiliki raksasa yang sedang tidur, potensi dana umat bisa mencapai Rp1.200 triliun per tahun. Kita harus memprofesionalkan tata kelola ekonomi umat ini," ucap Nassarudin.

"Di banyak negara, wakaf bahkan lebih besar dari zakat. Potensi ini belum kita maksimalkan,” ujarnya.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menekankan pentingnya sinergi MUI dengan pemerintah dalam merespons dinamika umat. Kolaborasi dinilai menjadi kunci efektivitas pembinaan keagamaan nasional.

Ia mengatakan Mukernas menjadi momentum menjabarkan program hasil Munas ke langkah operasional. Program tersebut akan dibahas dalam komisi sebagai panduan kerja lima tahun.

“Program-program yang sudah ditetapkan dalam Munas akan kita breakdown dalam rapat-rapat komisi. Itu nantinya untuk menjadi panduan kerja selama lima tahun,” ujar Anwar.

Menurutnya, MUI tidak dapat bekerja sendiri menghadapi berbagai persoalan umat. Sinergi dengan Kementerian Agama dinilai penting dari tingkat pusat hingga daerah.