RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar diterima warga miskin yang berhak. Sistem digital ini sekaigus diharapkan untuk membuka akses usaha dan pendapatan bagi kelompok rentan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Di mana, ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi”. Acara ini berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu 4 Februari 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata. Melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Meutya.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.

Digitalisasi dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kemenkomigi,” ucap Meutya.

Ia menambahkan, peran Kemkomdigi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur dan sistem digital. Tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menekankan pentingnya sektor digital dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Budiman, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Ia menjelaskan, BP Taskin tengah mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Melalui skema tersebut, masyarakat bisa memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitar.

“Orang yang telah berkontribusi dengan baik mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya,” ucap Budiman. Ia berharap Kemkomdigi dapat mendukung penyediaan teknologi dalam program tersebut agar berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan sistem digital terpadu ini, pemerintah optimistis upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya lebih tepat sasaran. Tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.