RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menandatangani nota kesepakatan dengan The Ocean Cleanup terkait pengendalian sampah plastik perairan. Kerja sama difokuskan pada pencegahan kebocoran sampah sungai sebelum masuk ke laut.

Deputi Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarty mengatakan kolaborasi dengan The Ocean Cleanup telah berjalan sejak 2018. Sebelumnya, The Ocean Cleanup mengoperasikan interceptor di Sungai Cengkareng Drain Jakarta dan Sungai Cisadane.

Menurut Nani, penandatanganan nota kesepakatan menandai penguatan kerja sama dari tahap diskusi menuju aksi nyata. Ia menyebut momentum ini sejalan dengan arahan Presiden terkait pengelolaan sampah nasional.

“Presiden memberikan arahan tegas mengenai pengelolaan sampah nasional,” kata Nani saat penandatanganan nota kesepakatan di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. 

“Pemerintah pusat dan daerah diminta memberi perhatian khusus, termasuk sampah sungai dan perairan,” ujar dia.

Nani menjelaskan nota kesepakatan ini juga menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian koordinator. Isu pengelolaan sampah perairan kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

“Pengelolaan sampah perairan memiliki keterkaitan langsung dengan ketahanan dan keamanan pangan. Air bersih menentukan kualitas pangan karena mengalir ke lahan pertanian dan produksi pangan,” katanya.

Nani juga menyampaikan pemerintah tengah menyempurnakan kebijakan nasional pengelolaan sampah. Langkah ini dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sampah dan penanganan sampah laut.

“Kebijakan ini mencakup pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Termasuk pencegahan kebocoran sampah ke sistem sungai dan perairan,” katanya.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, intersepsi sampah di sungai dinilai sebagai langkah paling efektif. Upaya ini bertujuan mencegah sampah plastik masuk ke laut.

CEO The Ocean Cleanup,  Boyan Slat mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara prioritas pengembangan program. Program ditargetkan diperluas ke sekitar 13 kota dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

“Kami menargetkan sekitar 10 sungai mulai tahun ini. Wilayah prioritas mencakup Bali serta beberapa daerah di Pulau Jawa,” ujar dia.

Boyan Slat menjelaskan sebagian besar sampah di pesisir Bali berasal dari aliran sungai. Sumber sampah tersebut berasal dari sungai di Bali dan Jawa bagian timur.

“Intersepsi sungai adalah cara tercepat dan paling efisien mencegah plastik masuk ke laut. Kami berharap pantai tetap bersih, terutama saat musim hujan,” katanya.

Kerja sama ini juga menekankan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Sampah yang diangkat dipastikan tidak kembali mencemari lingkungan.

“Sampah yang kami ambil tidak boleh kembali ke alam. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah sangat penting," ucapnya.