RRI.CO.ID, Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen dinilai membutuhkan fondasi kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026.

Puteri mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, target tersebut menjadi baseline kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun-tahun berikutnya.

“Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 alhamdulillah masih tangguh dan stabil di kisaran lima persen selama beberapa triwulan. Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan tetap terjaga hingga triwulan IV 2025,” ujar Puteri dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.

Puteri menambahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menilai perekonomian Indonesia tetap kuat dan resilien di tengah dinamika global. Penilaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong reformasi struktural dan penguatan sektor-sektor produktif.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi perlu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Puteri menilai sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi komunikasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai APBN berperan strategis membangun jaring pengaman sosial dan memperkuat ekonomi rakyat. Ia menekankan APBN berfungsi sebagai mekanisme negara untuk menyalurkan subsidi, bantuan pendidikan, hingga program pangan seperti MBG.

“Sekarang ada intervensi yang lebih baru lagi dalam bentuk bantuan sosial, itu menjadi program belanja negara yaitu namanya MBG. Ada 350 triliun MBG kita,” ujarnya.

Misbakhun menilai MBG merupakan bentuk intervensi negara paling nyata untuk mencegah generasi Indonesia mengalami kekurangan gizi. “Jangan sampai generasi Indonesia ke depan itu adalah generasi yang kekurangan gizi, malfunction in nutrition,” ucap legislator tersebut.

Ia menambahkan, program MBG dirancang untuk menjangkau sekitar 83 juta hingga 84 juta penerima manfaat pada 2026. “Bayangkan setiap hari negara menyediakan porsi makanan 83 koma sekian juta untuk rakyatnya,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, APBN bukan sekadar dokumen fiskal. Menurutnya APBN merupakan instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan pemerataan manfaat.

Pimpinan Komisi XI itu juga menekankan, APBN menghadirkan negara di tengah rakyat. Sekaligus memastikan penerimaan pajak kembali dalam bentuk fasilitas publik dan program sosial yang dirasakan masyarakat.