RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi I DPR RI mempertanyakan, tidak dilibatkannya Palestina oleh Amerika Serikat (AS) dalam 'Board of Peace' (Dewan Perdamaian Gaza). Justru, pihak AS hanya melibatkan Israel dalam Dewan Perdamaian Gaza tersebut. 

"Bagaimana mungkin perdamaian di Gaza dapat dibangun tanpa menghadirkan suara dan aspirasi rakyat Palestina. Mereka selama puluhan tahun mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan," kata anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin (Kang TB) dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. 

Absennya representasi Palestina ini, menurut politikus PDIP ini, mencerminkan ketimpangan serius dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sehingga, hasil yang diharapkan sulit mencerminkan keadilan substantif. 

"Sikap pemerintah Indonesia bergabung ke dalam BoP perlu ditinjau ulang secara serius. Ketidaksetaraan dalam mekanisme pengambilan keputusan serta minimnya keterwakilan Palestina, mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif," ucap Kang TB. 

Kemudian, Kang TB mengingatkan, Pemerintah harus senantiasa tegak lurus terhadap amanat konstitusi UUD 1945. Khususnya, dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 

"Dalam praktiknya, Indonesia wajib berperan aktif menjaga perdamaian dunia dengan kebebasan yang berdaulat dalam menentukan sikap. Tanpa didikte negara lain, serta konsisten menentang segala bentuk penjajahan dan legitimasi atas penindasan terhadap bangsa lain," ujar Kang TB. 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Sugiono menyatakan, BoP memiliki mandat utama memastikan perdamaian dan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Kehadiran badan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza.

BoP merupakan badan perdamaian global yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam penandatanganan keanggotaan pada Kamis, 22 Januari 2026, sedikitnya 20 negara telah menyatakan bergabung.

Sugiono mengatakan, negara-negara anggota BoP akan memberikan perhatian khusus terhadap situasi keamanan di Gaza. Menurutnya, langkah ini menjadi angin segar bagi upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. 

"Tentu saja kehadiran semua negara-negara di dalam Board of Peace tersebut bisa terus mengawal, memastikan upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” kata Sugiono saat ditemui wartawan di Swiss, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan wujud komitmen konsisten pemerintah dalam menyuarakan perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina. Indonesia, kata dia, akan memanfaatkan keanggotaan tersebut untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan. 

“Itu salah satu alasan juga kita masuk ke dalam Board of Peace. Untuk bisa mempengaruhi, memberikan masukan, saran, dan memastikan arah kebijakan tetap sesuai dengan tujuan perdamaian,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia aktif berperan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Pemerintah, lanjutnya, akan terus terlibat dalam berbagai forum internasional untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita akan terus melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Indonesia perlu ikut bergabung dan berperan aktif, karena sejak awal kita merupakan bagian dari proses memperjuangkan perdamaian dunia,” kata Sugiono.