Isu Kemanusiaan, BKSAP DPR: Indonesia Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan, kolaborasi PBB dan parlemen harus mencakup isu-isu kemanusiaan global. Terutama, isu-isu kemanusiaan di Palestina agar konflik di Gaza dihentikan.

“Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB. Mendukung resolusi gencatan senjata permanen dan penuh di Gaza,” kata politikus Gerindra ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Tidak hanya itu, ia menekankan, komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB. Semua itu, demi mewujudkan PBB menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.

“Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mereformasi PBB. Menjadi lembaga yang lebih inklusif, demokratis dan menghargai peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran dunia,” ucap Husein.

Sebelumnya, BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152. Kegiatan tersebut, berlangsung di Istanbul pada 15–19 April 2026.

Dalam forum internasional yang dihadiri sekitar 150 negara tersebut, BKSAP DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam. Yakni, terkait situasi di Timur Tengah yang dinilai semakin memburuk akibat eskalasi konflik yang terus terjadi.

Partisipasi BKSAP DPR RI dalam Sidang Umum IPU ke-152 ini merupakan bagian dari upaya diplomasi parlemen Indonesia. Terutama, dalam memperjuangkan perdamaian dunia serta menyuarakan kepentingan nasional di kancah global.

Forum ini juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mulai dari konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga isu pembangunan berkelanjutan.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan, sikap tegas Parlemen Indonesia yang mengecam berbagai tindakan militer Israel. Terutama, tindakan militer di kawasan Timur Tengah.

Ia menyebut, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya memperparah konflik regional. Tetapi juga, mengancam stabilitas global.

“Di hadapan perwakilan 150 negara, kami dari BKSAP DPR RI menyampaikan sikap atas tindakan Israel di Timur Tengah. Salah satu yang paling kami soroti adalah insiden penembakan terhadap tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL," kata politikus PKS ini dalam keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.

Ia mengungkapkan, penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh dibiarkan tanpa respons tegas dari dunia internasional.

“Israel telah merusak tatanan geopolitik, ekonomi, hingga mengganggu perdamaian dunia. Kami meminta seluruh negara untuk bersatu dan menekan Israel agar tidak membuka potensi konflik yang lebih luas," ujarnya.