RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengatakan, serapan anggaran 2025 tidak berhenti pada capaian administratif semata. Tetapi diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Hal ini khususnya dalam memperluas akses digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sepanjang 2025, Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir Rp11,4 triliun atau setara 94,9 persen. 

Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis. Sekaligus memperkuat konektivitas di daerah dengan keterbatasan akses. 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan tingginya serapan anggaran. Hal itu mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan digital yang lebih merata.

"Serapan anggaran ini bukan sekadar angka. Tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin, 26 Januari 2026.

Menurutnya, hasil nyata dari belanja anggaran tersebut terlihat pada cakupan layanan digital nasional yang terus meningkat. Hingga akhir 2025, jaringan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk Indonesia.

"Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital," katanya. Menurutnya, pemerataan akses menjadi fondasi utama agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Perluasan akses digital tersebut ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, 3.262 BTS beroperasi di Papua, wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis paling besar.

Selain BTS, pembangunan jaringan fiber optik nasional juga terus diperluas. Hingga kini, jaringan tersebut telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat konektivitas dasar bagi layanan publik. 

Di sisi lain, penguatan sektor komunikasi dan digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat mencapai Rp29,3 triliun.

Angka tersebut setara 116,04 persen dari target sebesar Rp25,2 triliun. Ia menegaskan, optimalisasi penerimaan dilakukan tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.

“Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital. Khususnya tanpa menambah beban bagi masyarakat,” ujar dia.

Dia mengatakan, penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan digital nasional. "Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas,"

Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan seluruh belanja. Dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat ‘Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga,’ kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital. Sekaligus memperkuat keamanan serta kedaulatan ruang digital nasional.