KBRN, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga daging ayam ras nasional hingga pekan kedua Januari 2026 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Rata-rata harga nasional tercatat sekitar Rp40.384 per kilogram.
"Daging ayam ras, ini tipis berada di harga acuan, di kisaran Rp40.384 per kilogram sampai dengan minggu kedua Januari 2026 ini," ucap Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Putranto seperti dikutip dalam YouTube Kemendagri, Rabu (14/1/2026).
Secara bulanan, harga daging ayam ras naik 0,25 persen dibandingkan Desember 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga di awal tahun.
BPS mencatat batas HAP konsumen daging ayam ras berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dengan posisi saat ini, harga daging ayam ras berada sedikit di atas acuan pemerintah.
Secara spasial, 39,44 persen wilayah Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) daging ayam ras dibandingkan Desember 2025. Kenaikan ini tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH tercatat sebanyak 142 kabupaten dan kota hingga pekan kedua Januari 2026. Angka ini menurun dibandingkan akhir Desember 2025.
BPS mencatat, harga tertinggi daging ayam ras mencapai Rp100 ribu per kilogram di Kabupaten Intan Jaya. Harga terendah tercatat sekitar Rp25 ribu per kilogram.
BPS menyatakan pemantauan IPH digunakan untuk membaca dinamika harga daging ayam ras secara spasial. Data ini menjadi dasar evaluasi stabilitas harga pangan nasional.
Sementara itu, pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan harga menjelang Ramadan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperketat pemantauan pasokan.
“Masing-masing daerah tolong cek, turun ke lapangan, tanyakan sumber barangnya dari mana dan kesulitannya apa,” kata Tomsi.
Ia mengingatkan, lonjakan harga pangan kerap terjadi menjelang Ramadan dan harus diantisipasi sejak satu bulan sebelumnya. “Yang biasanya naik itu cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, ikan segar, telur, hingga bensin,” katanya.
Tomsi menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus menjaga komoditas strategis agar lonjakan harga tidak kembali berulang. “Ini yang betul-betul harus kita jaga,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....